Kang Zey
Garutexpo.com – Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Garut yang mencapai puluhan ribu anak. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi seluruh elemen masyarakat untuk segera bergerak bersama menyelamatkan masa depan pendidikan di Garut.
Menurut Dedi, selama ini banyak pihak yang tanpa sadar abai terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar, termasuk tidak mengetahui apakah ada anak usia sekolah yang putus sekolah atau bahkan kesulitan makan.
“Angka ATS yang mencapai puluhan ribu ini membuat semua orang tercengang. Ternyata selama ini kita abai melihat orang di sekeliling kita sekolah atau tidak, makan atau tidak. Ini harus menjadi gerakan bersama,” ujar Dedi kepada Garutexpo.com, Selasa, 18 Mei 2026.
Ia menegaskan, penanganan ATS tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan inovasi yang cerdas, terukur, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat agar anak-anak usia sekolah mau kembali mengenyam pendidikan.
Dedi juga menyoroti pola kerja dunia pendidikan yang dinilai masih terlalu administratif dan belum menyentuh persoalan sosial di masyarakat. Menurutnya, ke depan harus ada perubahan pola kerja mulai dari guru, kepala sekolah hingga pengawas pendidikan.
“Sekarang ini guru hanya masuk kelas, kepala sekolah memantau KBM di kelas, pengawas hanya masuk ruangan kepala sekolah. Ke depan harus ada inovasi. Pengawas, kepala sekolah, guru harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat melalui komite sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, pihak sekolah harus lebih proaktif menanyakan kepada masyarakat apabila terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar segera ditangani dan difasilitasi kembali masuk sekolah.
Tak hanya sekolah, Dedi juga meminta RT, RW, kepala desa hingga majelis taklim ikut terlibat aktif mendata dan melaporkan anak-anak usia sekolah yang putus sekolah ataupun belum mendapatkan akses pendidikan.
“RT dan RW harus proaktif mendata, melaporkan, bahkan membantu mendaftarkan anak usia sekolah agar bisa sekolah. Kepala desa dan majelis taklim juga harus menjadi corong utama dalam mengkampanyekan pentingnya pendidikan,” tegasnya.
Menurutnya, apabila ditemukan anak putus sekolah, maka seluruh pihak harus segera melakukan identifikasi terhadap penyebabnya, baik faktor ekonomi, lingkungan, maupun persoalan sosial lainnya, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dedi menilai, kolaborasi multi pihak menjadi kunci utama untuk meningkatkan indeks pendidikan sekaligus mendorong Kabupaten Garut keluar dari zona bawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat.
“Tanpa kolaborasi semua pihak, indeks pendidikan Garut tidak akan naik. Sudah saatnya semua bergerak bersama agar tidak ada lagi anak putus sekolah di Garut,” tandasnya.***
