Kang Zey
Garutexpo.com – Perjuangan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Garut Utara dinilai tidak hanya berbicara mengenai pemekaran wilayah, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang masa depan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Umum PM GATRA, Ir. Dede Salahudin, MM, melalui tulisan berjudul Kesadaran Akan Ketertinggalan: Awal Perjuangan Garut Utara. Menurutnya, setiap perjuangan besar selalu diawali oleh kesadaran bahwa masih terdapat ketertinggalan yang harus diakui dan diperbaiki bersama.
Dede menilai Garut Utara sejatinya memiliki modal besar untuk berkembang. Selain memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, kawasan tersebut juga dihuni masyarakat religius serta telah melahirkan banyak tokoh nasional dari berbagai bidang, mulai dari ulama, akademisi, birokrat, pengusaha hingga menteri.
“Garut Utara memiliki modal intelektual dan modal moral yang sangat kuat. Dalam ungkapan sederhana, ‘otaknya menteri, hatinya santri’,” tulisnya, Ahad, 28 Juni 2026.
Namun demikian, menurut Dede, potensi besar tersebut belum mampu mendorong percepatan pembangunan secara optimal. Ia menilai persoalan utamanya bukan terletak pada kemampuan masyarakat maupun kekayaan sumber daya, melainkan pada cara berpikir kolektif dalam menyikapi perubahan.
Ia menyebut selama ini masih terdapat kecenderungan untuk merasa nyaman dengan kondisi yang ada, menganggap keterlambatan sebagai hal yang biasa, serta lebih banyak memperdebatkan perubahan dibanding mempersiapkannya. Akibatnya, berbagai peluang pembangunan dinilai terus terlewatkan sementara daerah lain bergerak lebih cepat.
Dalam pandangannya, kegagalan berpikir tidak identik dengan rendahnya kecerdasan. Justru kegagalan itu muncul ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding kepentingan bersama, ketika rasa takut terhadap perubahan mengalahkan keberanian mengambil keputusan, serta ketika kajian ilmiah dan data dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek.
Dede juga menyoroti bahwa perjuangan pembentukan Kabupaten Garut Utara selama puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan. Namun menurutnya, hambatan terbesar bukan semata moratorium pemekaran daerah, regulasi pemerintah, ataupun keterbatasan anggaran.
“Tantangan terbesar adalah membangun kesadaran bahwa ketertinggalan tidak boleh diterima sebagai takdir,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap penundaan memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat. Mulai dari terbatasnya akses pendidikan, jauhnya pelayanan pemerintahan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, tertundanya investasi, hingga berkurangnya peluang kerja.
Karena itu, perjuangan Garut Utara dinilai harus dimaknai lebih luas daripada sekadar membentuk daerah otonom baru. Menurut Dede, perjuangan tersebut merupakan upaya membangun cara berpikir yang lebih strategis, mengutamakan kepentingan kolektif, serta menyiapkan masa depan generasi mendatang.
Ia juga menekankan bahwa sejarah telah menunjukkan setiap kemajuan selalu diawali oleh keberanian untuk berpikir berbeda. Sebuah daerah, katanya, tidak akan maju hanya karena memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi karena memiliki pemimpin dan masyarakat yang mampu membaca perubahan zaman, mengambil keputusan berdasarkan data, serta berani mengorbankan kepentingan jangka pendek demi kemaslahatan bersama.
Di akhir tulisannya, Dede mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan perjuangan Garut Utara sebagai gerakan membangun peradaban baru yang berlandaskan ilmu pengetahuan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perubahan hanya akan terwujud apabila masyarakat berani mengakui adanya ketertinggalan, memperbaiki cara berpikir, dan bersama-sama memperjuangkan masa depan Garut Utara yang lebih maju.(*)
