Kang Zey
GARUTEXPO – Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menantang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut untuk mempercepat pengajuan usulan standar harga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Standar Harga dan Analisis Standar Belanja (ASB) yang digelar di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Tarogong Kaler, pada Selasa (5/11/2024).
Nurdin menegaskan pentingnya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimulai dari penyusunan satuan harga. Hal ini, katanya, berperan vital dalam memastikan alokasi APBD yang lebih akurat dan transparan.
“Satuan harga yang tepat akan memberikan panduan yang jelas untuk perencanaan anggaran, sehingga alokasinya sesuai kebutuhan dan transparan,” jelasnya.
Selain menekankan pentingnya efisiensi, Nurdin juga menyampaikan bahwa beberapa SKPD terlambat dalam menyampaikan pembaruan standar harga yang seharusnya diusulkan pada bulan Juni. Ia meminta agar setiap SKPD segera melaporkan standar harga terbaru kepada Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem anggaran Pemkab Garut.
Dengan mengikuti standar harga yang telah ditentukan, Nurdin berharap transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat terwujud, sehingga menghindari risiko praktik _mark up_ dan permasalahan hukum.
“Kepatuhan terhadap standar harga adalah kunci untuk menciptakan penganggaran yang efisien dan menghindari masalah di kemudian hari,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Adbang, Rika Agustiana, menyatakan bahwa sosialisasi ini juga merupakan bentuk penerapan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Ia menekankan bahwa standar harga ini diharapkan dapat membantu Pemkab Garut mencegah pemborosan anggaran serta mengoptimalkan keuangan daerah.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Saepul Hidayat, yang juga hadir sebagai narasumber, menuturkan bahwa penyusunan anggaran di setiap SKPD harus mempertimbangkan indikator kinerja, capaian, serta standar harga. Ia berharap SKPD dapat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akurat dan akuntabel.
Acara yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai perangkat daerah ini diharapkan dapat mendorong seluruh SKPD untuk lebih memahami pentingnya efisiensi dan transparansi anggaran di lingkungan Pemkab Garut.(*)
