Kang Zey
GARUTEXPO – Ketua Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), Asep Nurjaman, mengecam keras pelaksanaan proyek pembangunan bronjong di Kampung Pasir Angin, Desa Sukalaksana, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, yang dinilai tidak profesional. Proyek bernilai Rp91 juta lebih ini menyebabkan kerusakan besar pada kebun kopi dan kolam sumber air bersih milik warga, sehingga memicu kerugian materiil hingga puluhan juta rupiah.
Asep menegaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut harus bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, penggunaan dana APBD harus dilakukan dengan transparan, tepat guna, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah harus turun tangan dan memberikan solusi. Proyek yang menggunakan uang rakyat tidak boleh merugikan masyarakat seperti ini,” tegas Asep kepada garutexpo.com, Kamis (6/12/2024).
Ia menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Jika masalah serupa terus terjadi, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat justru akan menanggung kerugian.
“Jika hal seperti ini terus terjadi, masyarakat yang seharusnya diuntungkan justru dirugikan. Kami meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh,” sambungnya.
Asep juga menekankan pentingnya desain penanganan proyek yang dirancang secara cermat agar aman, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
“Pemerintah dan pelaksana proyek wajib memastikan bahwa setiap desain teknis sudah melalui kajian mendalam. Ini penting untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan, seperti yang terjadi di Talegong baru-baru ini,” katanya.
Kurangnya perencanaan matang, lanjut Asep, menjadi salah satu penyebab kerusakan yang berdampak pada ekosistem dan sumber penghidupan warga. Proyek yang tidak dilaksanakan dengan baik justru akan membawa dampak buruk, baik secara ekonomi maupun sosial.
FPPG juga menyerukan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan.
“Warga sekitar harus dilibatkan sejak awal. Keterlibatan ini bisa meminimalkan potensi kerugian dan memastikan proyek berjalan sesuai harapan,” imbuhnya.
FPPG meminta Dinas PUPR dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem pengawasan proyek yang menggunakan dana APBD.
Asep menegaskan, pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah menjadi sumber masalah.
“Pembangunan yang baik harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai proyek seperti ini menjadi bencana bagi rakyat,” pungkas Asep.
Pernyataan Asep ini muncul setelah protes warga atas dampak buruk proyek di Talegong. Hingga saat ini, warga yang mengalami kerusakan kebun kopi dan kolam sumber air bersih.Dimana sumber air bersih yang sering di manfaatkan oleh warga sekitar terutama di musim kemarau yang saat ini masih menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kasus ini mendapat perhatian publik, dan FPPG mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak tegas memperbaiki kerugian warga serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.(*)
