Kang Zey
GARUTEXPO– Beredar kabar kontroversial terkait biaya cek kesehatan bagi petugas KPPS di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa Ketua PPK Cikajang diduga mengondisikan pungli dengan meminta sumbangan uang kesehatan yang melebihi Surat Edaran (SE) Bupati Garut.
Pengondisian uang sumbangan ini disebarkan melalui pesan WhatsApp, atas instruksi Ketua PPK Cikajang, kepada calon anggota KPPS. Sumbangan tersebut mencapai Rp 60 ribu untuk cek kesehatan, melampaui biaya yang telah ditetapkan dalam SE Bupati sebesar Rp 48 ribu.
Menanggapi kontroversi ini, Ketua PPK Cikajang, Anggi Bubung Kuswairi, memberikan klarifikasinya. Anggi menegaskan bahwa sumbangan tersebut bukanlah instruksi paksaan, melainkan hasil kesepakatan antara para ketua PPS dan calon anggota KPPS.
“Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwa yang selebihnya itu bukan semacam instruksi, tapi lebih ke sumbangan,” ungkap Anggi, Kamis, 01 Januari 2024.
Anggi menjelaskan bahwa sumbangan tersebut bertujuan untuk mempermudah pembuatan surat sehat dan akomodasi di lapangan. Jika ada kelebihan dari sumbangan, Anggi menyatakan bahwa itu dapat dialokasikan untuk membantu desa lain yang sumbangannya kurang.
“Saya menginstruksikan jika ada yang lebih dari pengeluaran itu dilimpahkan untuk desa yang kekurangan,” ujarnya.
Terkait biaya cek kesehatan, Anggi menekankan bahwa uang sumbangan tersebut hanya untuk akomodasi di lapangan, bukan untuk petugas puskesmas. Biaya cek kesehatan puskesmas tetap sesuai dengan SE dinas kesehatan sebesar Rp48 ribu per orang calon KPPS.
Walaupun Anggi menyadari bahwa isu ini dapat diartikan sebagai pungli, ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi wajib memberikan sumbangan.
“Saya menginstruksikan si PPS harus konfirmasi kepada calon KPPS bila ada keberatan. Tapi alhamdulillah semuanya menyambut,” kata Anggi.
Meskipun demikian, kontroversi ini tetap memicu perdebatan terkait etika dan transparansi dalam tahapan pemilihan umum di Kecamatan Cikajang.*** H. Ujang.
