Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMKN 3 Garut kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, sejumlah orang tua calon siswa mengadukan sikap seorang operator sekolah yang dinilai kurang kooperatif saat dimintai penjelasan terkait persoalan akun pendaftaran yang terkunci dalam sistem.
Keluhan tersebut disampaikan kepada Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMK Kabupaten Garut, Dedih Nurdin, Senin (22/6/2026). Aduan muncul setelah orang tua calon siswa mengalami kesulitan mencari solusi atas akun pendaftaran yang tidak dapat digunakan kembali untuk proses SPMB.
Menanggapi laporan tersebut, Dedih Nurdin mengakui bahwa petugas sekolah bisa saja mengalami kelelahan atau tekanan pekerjaan yang berpengaruh terhadap kondisi emosionalnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mungkin operator tersebut sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman, bisa karena kelelahan akibat pekerjaan yang sejak pagi harus terus siaga, atau ada persoalan pribadi yang sedang dihadapi sehingga pengendalian emosinya kurang baik. Namun tentu masyarakat sebagai tamu harus tetap diperlakukan sebagaimana mestinya,” ujar Dedih.
Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelayanan pendidikan, khususnya selama proses SPMB, dapat berjalan lebih baik.
“Tentunya saya menganggap ini sesuatu yang sebetulnya tidak diinginkan. Karena sudah terjadi, mudah-mudahan menjadi bahan perbaikan bagi semua pihak sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Dedih menegaskan bahwa setiap operator sekolah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan profesional dan tidak menunjukkan sikap yang dapat menimbulkan kesan arogan di tengah masyarakat.
“Yang terpenting adalah memberikan pelayanan dengan baik, bekerja dengan baik, tanpa ada kesan arogan. Kita harus bersama-sama menyikapi dan menyadari bahwa ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Berawal dari Akun SPMB yang Terkunci
Persoalan bermula ketika akun seorang calon siswa yang sebelumnya diterima di beberapa sekolah, termasuk SMKN 3 Garut, tidak dapat digunakan kembali setelah keluarga memutuskan memilih sekolah lain.
Akibat akun yang masih terkunci dalam sistem, calon siswa tersebut kesulitan melanjutkan proses pendaftaran sesuai pilihan yang diinginkan.
Polemik semakin berkembang setelah muncul perbedaan keterangan antara tim verifikator sekolah dan operator Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat terkait lambatnya penanganan akun tersebut.
Tim verifikator disebut menyampaikan bahwa keterlambatan terjadi karena operator KCD sedang bertugas di wilayah Garut Selatan selama tiga hari. Namun pernyataan itu langsung dibantah oleh operator KCD XI.
“Tidak benar, Pak. Saya hanya satu hari bertugas ke selatan untuk mendampingi analis dalam kegiatan pembinaan sekolah. Jadi informasi bahwa saya bertugas tiga hari di lapangan itu tidak benar,” katanya saat dikonfirmasi pada 19 Juni 2026.
Ia bahkan menegaskan memiliki kewenangan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
“Saya perlu tahu dulu siapa verifikatornya. Kalau memang benar informasi itu disampaikan, saya punya kewenangan untuk membantahnya,” ujarnya.
Orang Tua Kecewa dengan Pelayanan
Salah seorang orang tua calon siswa berinisial AN menjelaskan bahwa anaknya diterima di beberapa sekolah melalui jalur SPMB, termasuk SMKN 3 Garut.
“Lalu anak kami memilih beberapa sekolah, salah satunya SMKN 3 Garut. Anak kami memiliki nilai rapor yang baik dan dinyatakan diterima di beberapa sekolah,” katanya.
Namun setelah keluarga menentukan pilihan sekolah lain, akun pendaftaran anaknya disebut masih terkunci sehingga tidak bisa digunakan kembali.
Menurut AN, petugas KCD XI Jawa Barat menjelaskan bahwa akun KCD saat itu tidak dapat melakukan proses reset karena akses tertentu sedang dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Akun KCD XI Jabar sedang nonaktif untuk melakukan reset. Tidak bisa mengklik reset karena dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi,” ungkapnya.
Petugas tersebut juga menyampaikan bahwa operator sekolah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan data calon siswa dari sistem sehingga akun dapat kembali aktif.
“Oleh operator sekolah bisa ditolak sehingga akun anak bapak dan ibu aktif kembali untuk mendaftar,” jelasnya.
Berbekal informasi itu, orang tua siswa bersama awak media mendatangi SMKN 3 Garut untuk meminta penjelasan. Namun mereka mengaku tidak mendapatkan respons yang diharapkan.
Saat dimintai keterangan, operator sekolah disebut menjawab singkat.
“Untuk apa bapak wawancara saya? Saya tidak mau diwawancara, Pak. Banyak kerjaan, dan untuk apa bapak menanyakan nama saya?” ujarnya.
Minta Pemprov Jabar Turun Tangan
Atas kejadian tersebut, para orang tua berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan SPMB, khususnya dalam penanganan keluhan masyarakat, pengelolaan akun peserta, serta sikap petugas yang berhadapan langsung dengan publik.
Mereka juga meminta perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pelayanan pendidikan selama proses penerimaan murid baru berjalan lebih transparan, responsif, dan humanis.
“Kami berharap kepada Pak Gubernur Jawa Barat untuk memberikan teguran atau sanksi terhadap operator SMKN 3 Garut apabila terbukti melakukan pelayanan yang tidak semestinya. Hal seperti ini sangat berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat,” ujar AN.
Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa di tengah kompleksitas pelaksanaan SPMB, kualitas pelayanan dan etika komunikasi petugas tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.***
