Kang Zey
Garutexpo.com – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Garut dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Beragam faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga kondisi keluarga menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah (Drop Out/DO) maupun lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan (LTM).
Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, menegaskan bahwa diperlukan terobosan baru dan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Menurutnya, penyebab ATS di setiap wilayah berbeda-beda. Di sejumlah daerah pedesaan, faktor budaya dan lingkungan masih menjadi tantangan utama. Ada masyarakat yang menganggap setelah lulus sekolah dasar, anak sudah cukup untuk kemudian membantu orang tua bekerja di kebun sayur atau sektor pertanian lainnya.
“Di beberapa wilayah, melanjutkan sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dianggap hal biasa. Bahkan ada budaya tertentu yang membuat anak perempuan segera dinikahkan setelah lulus SD ketika ada yang melamar. Padahal daerah tersebut bukan termasuk kategori desa tertinggal, melainkan desa agraris yang relatif berkembang,” kata Dedi Kurniawan, Rabu, 1 Juli 2026.
Selain faktor budaya, Dedi menyebut masih banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan perlengkapan pendidikan seperti seragam, tas, buku, maupun kebutuhan sekolah lainnya. Kondisi tersebut sering kali menjadi pemicu anak kehilangan semangat belajar hingga akhirnya putus sekolah.
Lebih memprihatinkan lagi, terdapat kasus di mana rendahnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak menjadi penyebab utama ATS. Berdasarkan pengalaman sejumlah sekolah saat melakukan kunjungan ke rumah siswa yang tidak masuk sekolah, ditemukan fakta bahwa sebagian orang tua tidak pernah mendorong anaknya untuk kembali belajar.
“Ketika ditanya, ada anak yang mengaku tidak pernah disuruh sekolah oleh orang tuanya. Bahkan di beberapa wilayah, guru yang melakukan visitasi justru mendapat penolakan, dimarahi, bahkan diancam oleh pihak keluarga,” ungkapnya.
Dedi juga menyoroti dampak perceraian terhadap pendidikan anak. Banyak anak yang ditinggalkan orang tua dan akhirnya diasuh oleh nenek atau kerabat yang kondisi ekonominya terbatas. Akibatnya, kebutuhan dasar sehari-hari saja sulit terpenuhi, apalagi untuk membiayai pendidikan.
Menariknya, fenomena ATS tidak hanya terjadi pada keluarga kurang mampu. Di wilayah perkotaan, terdapat pula kasus anak dari keluarga berkecukupan yang tidak melanjutkan sekolah karena dianggap sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Sebagian bahkan diminta membantu menjaga toko atau usaha milik keluarga.
“Ini menunjukkan bahwa persoalan ATS di Garut sangat kompleks. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan biaya pendidikan saja. Kita harus menelusuri akar masalahnya secara menyeluruh,” katanya.
Perlu Gerakan Bersama Semua Pihak
Dedi menilai seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus mengambil peran lebih luas. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tidak hanya menjalankan fungsi pembelajaran, manajerial, dan pengendalian mutu pendidikan, tetapi juga harus aktif membangun komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, benang merah dari berbagai persoalan ATS adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan.
Karena itu, kampanye pendidikan tidak boleh hanya dilakukan oleh sekolah. Pemerintah desa, RT/RW, tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), majelis taklim, komunitas, hingga dunia usaha harus bergerak bersama menyampaikan pesan yang sama kepada masyarakat.
“Kades, RT, RW, tokoh agama, majelis taklim, semuanya harus satu suara mengampanyekan pentingnya pendidikan. Kesadaran masyarakat harus dibangun secara terus-menerus,” tegasnya.
Ia mendorong lahirnya Gerakan Masyarakat Masuk Sekolah (Gemmas) yang melibatkan seluruh unsur pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa.
IPM Garut Dinilai Masih Tertinggal
Dedi menilai upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah sangat berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut. Selama lebih dari dua dekade, posisi IPM Garut masih berada di kelompok bawah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
“Sejak era Bupati Agus Supriadi tahun 2004 hingga sekarang tahun 2026, posisi IPM Garut masih stagnan di papan bawah. Garut berada di peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan rendahnya peringkat IPM bukan berarti Garut tidak melakukan pembangunan. Namun, daerah lain dinilai bergerak lebih cepat dengan berbagai inovasi dan terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Dedi berharap seluruh pemangku kepentingan mampu keluar dari pola lama dan menghadirkan inovasi baru yang lebih efektif dalam menekan angka anak tidak sekolah. Menurutnya, tanpa langkah yang berani dan kolaboratif, sulit bagi Garut untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Jawa Barat.
“Kalau semua stakeholder bergerak bersama membangun budaya pendidikan yang kuat, saya optimistis angka ATS bisa ditekan dan kualitas sumber daya manusia Garut akan meningkat. Pendidikan harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya urusan sekolah,” tandasnya.***
