Kang Zey
Garutexpo.com — Polemik dunia pendidikan di Kecamatan Sucinaraja kian memanas dan kini berkembang menjadi sorotan publik yang sulit dibendung. Rentetan persoalan yang menyeret nama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut terus bergulir liar di ruang digital, memicu gelombang kritik hingga desakan agar Bupati Garut segera mengambil alih kendali pembenahan tata kelola pendidikan.
Berbagai persoalan muncul silih berganti dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Mulai dari dugaan pelanggaran disiplin kerja oleh oknum kepala sekolah, operator, penilik hingga pengawas, aktivitas sekolah yang disebut dilakukan di luar tugas pokok saat jam kerja, polemik peliburan siswa secara sepihak di SDN Sukalaksana 1, hingga kontroversi penugasan tambahan (SPT) Korwil pendidikan yang menuai perdebatan di tengah masyarakat.
Situasi tersebut dinilai telah memperburuk citra birokrasi pendidikan di mata publik. Media sosial kini dipenuhi kritik tajam, spekulasi hingga berbagai opini masyarakat yang mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur di lingkungan pendidikan.
Penggiat media sosial, Yadi Roqib Jabbar, menilai lambannya respons Dinas Pendidikan terhadap berbagai persoalan di lapangan menjadi pemicu utama munculnya kegaduhan berkepanjangan.
“Ketika masalah di bawah tidak segera ditangani secara terbuka, ruang digital akan mengambil alih. Hari ini publik bukan hanya bertanya soal persoalan teknis pendidikan, tetapi mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan disiplin ASN,” ujar Yadi, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, kegaduhan yang berkembang di media sosial bukan lagi sekadar reaksi spontan masyarakat, melainkan sinyal menurunnya kepercayaan publik terhadap pola penyelesaian konflik di lingkungan pendidikan Kabupaten Garut.
Ia menilai, di tengah berbagai sorotan yang mengarah ke Sucinaraja, munculnya kebijakan penugasan baru justru dianggap sebagian kalangan tidak sejalan dengan semangat evaluasi dan pembenahan internal.
“Kondisi ini jangan dibiarkan berlarut. Kalau pemerintah lambat merespons, persepsi publik akan terus berkembang liar dan akhirnya merugikan institusi pendidikan itu sendiri,” katanya.
Yadi pun mendesak Bupati Garut untuk segera turun tangan secara langsung agar penyelesaian persoalan dilakukan secara objektif, transparan dan tidak menimbulkan kesan pembiaran.
Menurutnya, sejumlah langkah mendesak perlu segera dilakukan, mulai dari percepatan audit dan pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap berbagai persoalan yang mencuat, evaluasi menyeluruh terhadap pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, hingga peninjauan ulang terhadap kebijakan penugasan tambahan yang kini menuai polemik.
“Persoalan pendidikan jangan dibiarkan menjadi konsumsi liar media sosial. Pemerintah harus hadir dengan transparansi dan tindakan nyata. Kalau tidak, publik akan terus membangun persepsi sendiri yang ujungnya merugikan institusi,” tegasnya.
Kini Kecamatan Sucinaraja menjadi titik perhatian masyarakat dalam melihat sejauh mana keseriusan Pemerintah Kabupaten Garut membenahi tata kelola pendidikan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pendopo Garut terkait desakan publik agar Bupati segera mengambil langkah cepat menyikapi polemik yang berkembang di lingkungan Disdik Garut.***
