Kang Zey
Garutexpo.com – Menjelang dua tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Garut. Organisasi tersebut menilai berbagai program unggulan yang dijanjikan kepada masyarakat belum terealisasi secara optimal, sementara pemerintah dinilai lebih banyak disibukkan dengan agenda-agenda yang bersifat seremonial.
Ketua Umum DPP FPPG, J. Choirul Ibad, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa masyarakat berhak mengevaluasi sejauh mana janji politik kepala daerah telah diwujudkan. Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang digelar, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata. Program-program unggulan yang dijanjikan harus menjadi prioritas, bukan justru tenggelam di tengah padatnya agenda seremonial,” ucap Choirul Ibad, Senin, 20 Juli 2026.
Salah satu program yang menjadi sorotan FPPG adalah bantuan Rp2 juta per kepala keluarga (KK) bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data yang dihimpun FPPG, sepanjang tahun 2026 program tersebut baru terealisasi kepada sekitar 1.000 penerima, sedangkan jumlah masyarakat yang diperkirakan menjadi sasaran mencapai sekitar 36 ribu KK.
Menurut FPPG, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih jauh dari ekspektasi masyarakat.
“Program bantuan Rp2 juta per KK merupakan salah satu janji yang paling dinantikan warga. Namun hingga saat ini baru sebagian kecil masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” katanya.
Selain persoalan bantuan sosial, FPPG juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang menjadi perhatian organisasi tersebut, jumlah pengangguran masih berada di kisaran 70 ribu orang, sementara pemerintah sebelumnya menargetkan penciptaan 100 ribu lapangan kerja sebagai salah satu program unggulan.
FPPG menilai target tersebut membutuhkan langkah yang lebih konkret melalui percepatan investasi, penguatan sektor UMKM, perluasan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembukaan peluang kerja baru yang lebih luas.
Meski menyampaikan kritik, FPPG menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang konstruktif, bukan untuk menjatuhkan pemerintah daerah.
“Kami berharap Bupati Garut lebih memprioritaskan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur. Masyarakat tentu lebih menantikan hasil nyata daripada sekadar banyaknya kegiatan seremonial,” tegas J. Choirul Ibad.
FPPG juga mendorong Pemerintah Kabupaten Garut agar lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan realisasi setiap program unggulan melalui indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat diakses publik. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, FPPG menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara independen, objektif, dan bertanggung jawab. Organisasi itu berharap sisa masa jabatan kepala daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat realisasi program prioritas sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.***
