Kang Zey
Garutexpo.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Kamis (13/8/2026), memanas. Fraksi Partai Gerindra memilih walk out dari rapat terkait pembahasan perubahan kebijakan anggaran daerah.
Sikap politik tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah agenda penting penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2025–2026 dan KUA-PPAS TA 2027.
Fraksi Gerindra menilai proses pembahasan APBD Perubahan 2026 belum mencerminkan pembahasan yang substantif. Mereka mempertanyakan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai seharusnya dibedah secara terbuka dan mendalam sebelum kebijakan anggaran disepakati.
Bagi Gerindra, rapat paripurna bukan sekadar tahapan administratif atau seremoni politik. Pembahasan APBD menyangkut uang rakyat sehingga setiap kebijakan anggaran harus dapat diuji secara terbuka, rasional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Keputusan walk out itu pun menjadi sinyal keras bahwa Fraksi Gerindra tidak ingin proses penganggaran berjalan sekadar untuk memenuhi prosedur formal.
Di tengah kontroversi tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memastikan pemerintah daerah akan tetap mengarahkan anggaran kepada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut di Ruang Rapat DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul.
Bupati menjelaskan, kesepakatan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dari rangkaian penyusunan APBD. Penyesuaian kebijakan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD TA 2026 berlangsung dalam kondisi yang dinamis. Perkembangan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama kami dalam melakukan penyesuaian kebijakan anggaran,” ujar Abdusy Syakur.
Menurutnya, tantangan fiskal daerah membuat pemerintah tidak bisa leluasa membiayai seluruh program. Karena itu, selektivitas dalam menentukan program prioritas menjadi hal yang mutlak.
“Sementara itu, dalam proyeksi kondisi fiskal yang penuh tantangan di tahun-tahun mendatang, kita perlu semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan prioritas,” tegasnya.
Syakur memastikan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pemerintah kehilangan fokus terhadap kebutuhan masyarakat. Anggaran akan diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata, terutama pemenuhan layanan dasar dan penguatan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah, kata dia, akan mendorong pemerataan akses terhadap layanan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi melalui berbagai sektor potensial.
Di antaranya sektor pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta industri yang dinilai memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Namun, di balik pernyataan pemerintah tersebut, sikap walk out Fraksi Gerindra menjadi catatan politik penting dalam pembahasan anggaran Garut.
Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya menyangkut angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi, prioritas pembangunan, serta sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa fungsi DPRD dalam penganggaran dan pengawasan harus dijalankan secara maksimal. Setiap rupiah uang daerah harus memiliki dasar penggunaan yang jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Garut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi, masukan, serta koreksi selama proses pembahasan penyesuaian kebijakan anggaran.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana proses pembahasan APBD Perubahan 2026 tersebut akan berjalan setelah munculnya sikap keras Fraksi Gerindra.
Sebab, di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, APBD bukan sekadar angka dan dokumen formal. Di situlah uang rakyat diputuskan akan ke mana dan untuk siapa.(*)
