Kang Zey
Garutexpo.com — Dua kepala desa hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) resmi dilantik Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (25/9/2026).
Kedua kepala desa tersebut yakni Sugiono, yang dipercaya memimpin Desa Margamulya, Kecamatan Cikajang, serta Supriatna, sebagai Kepala Desa Lembang, Kecamatan Leles.
Dalam arahannya, Bupati Garut menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan bahwa jabatan kepala desa bukan sekadar posisi pemerintahan, melainkan amanah yang lahir dari kepercayaan masyarakat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Syakur meminta kedua kepala desa yang baru dilantik mampu menjaga kepercayaan tersebut dan membuktikannya melalui kerja nyata bagi masyarakat.
“Tapi apapun itu bahwa anda semua mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan itu sangat berarti, bernilai, sehingga saya berharap bapak bisa melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya,” ujar Syakur.
Menurutnya, tantangan pemerintahan desa ke depan tidak ringan. Salah satunya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan keuangan desa yang dapat memengaruhi ruang gerak pembangunan.
Namun, kondisi tersebut, kata Syakur, tidak boleh menjadi alasan bagi kepala desa untuk berhenti bergerak.
Ia justru mendorong para kepala desa untuk memperkuat inovasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat agar berbagai potensi yang ada di desa dapat dikembangkan secara optimal.
“Jangan patah semangat. Keterbatasan anggaran harus dijawab dengan inovasi dan kreativitas,” menjadi semangat yang ditekankan dalam arahannya.
Selain persoalan pembangunan dan kondisi fiskal desa, Syakur secara khusus menitipkan tiga sektor penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah desa, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Anak Putus Sekolah Jadi Perhatian
Di sektor pendidikan, Bupati meminta kepala desa turun langsung mengidentifikasi anak-anak di wilayahnya yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kepala desa diharapkan tidak hanya menunggu persoalan datang, tetapi aktif mencari dan menyelesaikannya bersama masyarakat.
“Anak-anak kita banyak yang putus sekolah atau tidak serius sekolahnya, saya nitip para kepala desa coba ajak lagi anak-anaknya. Kalau ada yang putus sekolah, coba usahakan mau melanjutkan sekolah,” ungkapnya.
Syakur menegaskan, Pemkab Garut siap memberikan dukungan apabila persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab anak tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Tekan AKI dan AKB
Di bidang kesehatan, kepala desa juga diminta mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah, terutama dalam upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Persoalan tersebut, menurut Syakur, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat.
Kepala desa diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan kader, tenaga kesehatan, keluarga, serta berbagai unsur masyarakat untuk memastikan persoalan kesehatan ibu dan anak dapat ditangani sedini mungkin.
Ekonomi Desa Harus Digerek Bersama
Sementara di sektor ekonomi, Syakur mendorong kepala desa untuk membangun partisipasi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di tingkat perdesaan.
Potensi lokal, kreativitas warga, serta berbagai sumber daya yang dimiliki desa perlu dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah dan anggaran yang tersedia. Keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan dampak.
Pelantikan Sugiono dan Supriatna pun diharapkan menjadi momentum baru bagi Desa Margamulya dan Desa Lembang untuk memperkuat pelayanan publik, menggali potensi desa, serta membangun pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan amanah baru tersebut, kedua kepala desa dituntut tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi warganya.(*)
