Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, belum menemukan titik terang. Mediasi yang digagas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarsari, Jumat (23/10/2026) belum menghasilkan penyelesaian setelah Kepala Desa Mekarsari, Asrul Sany, tidak hadir dengan alasan dikabarkan sakit.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di Aula Desa Mekarsari itu semula diharapkan menjadi momentum untuk mengurai perbedaan pernyataan terkait pengelolaan dan anggaran BUMDes. Namun, absennya salah satu pihak membuat klarifikasi yang dinantikan belum terwujud.
Situasi ini membuat polemik semakin menjadi perhatian, terlebih setelah video pernyataan Kepala Desa Asrul Sany, Sekretaris Desa Cepi Permana, dan Ketua BUMDes Beni Sudrajat beredar di media sosial dan menuai sorotan publik.
Sejumlah pertanyaan pun masih menggantung. Bagaimana pengelolaan anggaran BUMDes selama ini? Benarkah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) mencapai sekitar Rp17 juta seperti yang diklaim Ketua BUMDes? Lalu, bagaimana mekanisme pemberian insentif yang disebut-sebut diterima kepala desa?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan klarifikasi seluruh pihak, bukan sekadar pernyataan sepihak.
Beni Sudrajat Kecewa, Mediasi Belum Menjawab Persoalan
Ketua BUMDes Mekarsari, Beni Sudrajat, mengaku kecewa karena pertemuan yang diharapkan dapat memperjelas persoalan justru belum terlaksana secara lengkap.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat (23/10/2026), Beni menyampaikan apresiasi kepada BPD dan perangkat desa yang telah berupaya memfasilitasi pertemuan tersebut.
“Dengan tidak hadirnya kepala desa, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama jajaran BPD dan perangkat desa, yang sudah berusaha memediasi BUMDes dengan kepala desa,” ujar Beni.
Meski demikian, ia mengaku pesimistis persoalan dapat segera diselesaikan apabila para pihak belum duduk bersama untuk membahas persoalan secara terbuka.
“Dengan tidak hadirnya kepala desa, saya merasa sangat kecewa karena permasalahan ini tidak akan selesai. Namun, dengan adanya kejadian tersebut, buat saya pribadi sebagai Ketua BUMDes tidak akan banyak bicara,” ungkapnya.
Beni juga menyebut bahwa selama ini penghasilan BUMDes dapat dirasakan sejumlah pihak. Ia mengklaim BUMDes telah memberikan kontribusi sekitar Rp17 juta kepada PADes Mekarsari.
Selain itu, Beni menyatakan bahwa kepala desa menerima insentif sebesar Rp500 ribu setiap bulan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari polemik yang berkembang. Namun, besaran kontribusi PADes, periode penyetoran, sumber pendapatan, serta dasar pemberian insentif masih perlu diverifikasi melalui laporan keuangan dan dokumen administrasi yang relevan.
Klaim tersebut juga belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan BUMDes.
BPD Akui Persoalan Belum Clear
Koordinator BPD Desa Mekarsari, Yaman, membenarkan bahwa pihaknya telah berupaya mempertemukan Kepala Desa Asrul Sany dengan Ketua BUMDes Beni Sudrajat.
Menurut Yaman, pertemuan tersebut belum menghasilkan penyelesaian karena kepala desa tidak dapat hadir dengan alasan sakit.
“Jajaran BPD sudah berusaha mempertemukan kedua belah pihak, tetapi Pak Kades tidak bisa hadir karena sakit. Jadi, permasalahan ini bisa dikatakan belum clear,” kata Yaman saat dikonfirmasi.
Dengan demikian, agenda mediasi belum mencapai tujuan utama, yakni mempertemukan keterangan para pihak dan mengklarifikasi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Ketidakhadiran karena sakit perlu dihormati. Namun, demi kepentingan penyelesaian masalah, penjadwalan ulang mediasi menjadi langkah yang patut dipertimbangkan.
BPD juga diharapkan dapat memastikan bahwa pertemuan berikutnya tidak sekadar menjadi forum penyampaian pendapat, tetapi benar-benar membahas persoalan berdasarkan data dan dokumen yang dapat diperiksa.
Sekdes Cepi Permana Berharap Polemik Segera Tuntas
Sekretaris Desa Mekarsari, Cepi Permana, turut menyampaikan kekecewaan atas belum terselesaikannya persoalan tersebut.
Cepi menilai polemik yang berkembang perlu segera diperjelas, terlebih dirinya turut muncul dalam video yang menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Cepi menyatakan bahwa keterangan yang disampaikannya dalam video didasarkan pada data yang dimiliki pemerintah desa. Ia juga menyebut bahwa berbagai persoalan maupun keputusan di lingkungan desa selama ini melibatkan dokumen yang dibubuhi tanda tangan kepala desa.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi bersama dengan dokumen yang dimaksud agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Pencocokan dokumen administrasi, laporan pengelolaan BUMDes, serta bukti transaksi menjadi penting untuk mengetahui duduk persoalan secara utuh.
Sebab, polemik yang terus berkembang tanpa penjelasan menyeluruh berpotensi memunculkan persepsi yang merugikan pihak-pihak terkait.
Upaya Konfirmasi ke Pemdes dan DPMD Belum Membuahkan Hasil
Dalam upaya menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media Jabarbicara.com kembali mendatangi Kantor Desa Mekarsari pada Jumat sekitar pukul 14.00 WIB untuk meminta keterangan langsung.
Namun, Kepala Desa Asrul Sany dan Sekretaris Desa Cepi Permana tidak berada di tempat saat awak media berkunjung.
Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut. Akan tetapi, Kepala DPMD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas yang juga menjabat Kepala Bidang Pemerintahan Desa tidak berada di kantor saat didatangi.
Sementara itu, Idad Badrudin saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Kecamatan Pameungpeuk.
Dengan belum diperolehnya keterangan langsung dari Kepala Desa Mekarsari maupun penjelasan resmi DPMD dalam upaya konfirmasi tersebut, sejumlah pertanyaan mengenai tata kelola BUMDes masih belum terjawab.
Redaksi menegaskan bahwa belum diperolehnya keterangan dari pihak terkait bukan berarti membuktikan adanya pelanggaran. Klarifikasi tetap diperlukan agar seluruh informasi dapat diuji secara berimbang dan proporsional.
Transparansi BUMDes Jadi Kunci, Jangan Biarkan Polemik Berlarut
Polemik BUMDes Mekarsari kini menghadapi persoalan mendasar: kejelasan informasi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola usaha desa.
Ada sejumlah hal yang layak diperjelas dalam forum mediasi lanjutan, mulai dari penyertaan modal desa, pendapatan dan pengeluaran usaha, kontribusi terhadap PADes, hingga dasar serta mekanisme pemberian insentif yang disebutkan Ketua BUMDes.
Seluruhnya perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi, laporan pertanggungjawaban, dan ketentuan yang berlaku.
Jika pengelolaan BUMDes telah dilaksanakan sesuai aturan, transparansi dapat menjadi jawaban atas keraguan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
BPD diharapkan dapat kembali memfasilitasi pertemuan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Pemerintah desa juga perlu memberikan penjelasan yang utuh, sedangkan DPMD dapat dimintai pembinaan atau evaluasi sesuai kewenangannya.
Masyarakat tentu tidak ingin polemik ini terus berputar pada perbedaan pernyataan tanpa penyelesaian yang jelas. Yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan keterbukaan informasi, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kepastian mengenai tata kelola BUMDes.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut hubungan antara kepala desa dan pengurus BUMDes, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha dan keuangan desa.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi langsung dari Kepala Desa Mekarsari, Asrul Sany, mengenai pernyataannya dalam video yang beredar maupun ketidakhadirannya dalam mediasi belum diperoleh redaksi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Mekarsari, pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta pihak terkait lainnya demi menjaga akurasi dan keberimbangan pemberitaan.***
