GARUTEXPO – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, H. Dede Kusdinar, menyampaikan kritikannya terhadap buruknya pelayanan publik di Kabupaten Garut, khususnya dalam pengurusan KTP dan layanan BPJS Kesehatan. Kritik tersebut disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Syukuran Pasca Pilkada 2024 yang berlangsung di Wisata Ciburial, Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Senin, Senin, 23 Desember 2023.
Dalam sambutannya, Dede Kusdinar menyoroti masalah lambannya pelayanan publik yang dinilai merugikan masyarakat. Ia mencontohkan pengurusan KTP yang sering terhambat dengan alasan ketiadaan blangko, namun dapat diselesaikan dengan cepat jika menggunakan jalur calo. Hal serupa juga terjadi pada layanan BPJS Kesehatan, di mana warga harus menunggu lama buntuk mengaktifkan kepesertaan mereka kecuali melalui jalur tidak resmi.
“Setiap kali warga mengurus KTP, selalu ada alasan tidak ada blangko. Tapi kalau lewat calo, semuanya langsung selesai. Hal yang sama terjadi di sektor kesehatan. BPJS warga sering tidak aktif ketika mau di gunakan jika mu di aktifkan kembali, harus menunggu lama. Namun, kalau lewat calo, bisa langsung aktif. Ini sangat memalukan dan tidak boleh dibiarkan!” tegas Dede di hadapan ratusan kepala desa yang hadir.
Dede Kusdinar menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pelayanan publik yang justru merugikan masyarakat kecil. Ia mendesak pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar hak-hak dasar warga tidak terus-menerus tergadai oleh praktik percaloan.
“Garut ini harus berubah! Kalau tidak ada perubahan, saya akan merasa malu,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain itu, Dede juga menyoroti pentingnya pemberdayaan desa sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia di tingkat desa.
“Desa selesai, kabupaten insyaallah selesai. Desa makmur, kabupaten insyaallah makmur. Bagaimana caranya? Aktifkan BUMDes dan koperasi di desa untuk memberdayakan masyarakat. Harapan kami, desa diberdayakan semaksimal mungkin,” sambungnya.
Dede berharap kepada bupati terpilih agar memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Garut, mulai dari pelayanan publik hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Permasalahan ini harus segera ditangani. Jika tidak, masyarakat akan terus dirugikan. Kami berharap pemimpin Garut yang baru dapat membawa perubahan nyata,” tandasnya. (*)