Kang Zey
Garutexpo.com — Keluhan masyarakat terkait perubahan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Garut.
Sejumlah warga yang secara kondisi ekonomi masih tergolong kurang mampu mengaku mengalami kenaikan status desil secara tiba-tiba. Perubahan tersebut kemudian berdampak pada berhentinya bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya mereka terima.
DPC GMNI Garut menilai persoalan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Sebab, ketidaksesuaian data kesejahteraan bukan hanya berpotensi memengaruhi keberlangsungan bansos, tetapi juga dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan.
Bendahara DPC GMNI Garut, Haerul Bahri, S.Bns., mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kondisi ekonomi keluarganya tidak mengalami perubahan signifikan, namun status desil dalam data justru meningkat.
“Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat yang secara nyata masih dalam kondisi kurang mampu, tetapi desilnya tiba-tiba naik. Akibatnya, bansos yang sebelumnya mereka terima justru dihentikan. Ini menjadi persoalan serius karena masyarakat yang masih membutuhkan justru kehilangan bantuan akibat perubahan data yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Haerul Bahri, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Haerul, dampak persoalan data tersebut tidak berhenti pada bantuan sosial. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tengah berupaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga berpotensi ikut terdampak.
DPC GMNI Garut menerima keluhan terkait sulitnya masyarakat mengakses KIP Kuliah, sementara data kesejahteraan yang tercatat belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.
“Yang lebih mengkhawatirkan, ketika persoalan desil ini kemudian berdampak pada akses KIP Kuliah. Bagi keluarga kurang mampu, pendidikan tinggi adalah harapan untuk memperbaiki masa depan. Jangan sampai harapan seorang anak untuk menggapai pendidikan harus terputus hanya karena data yang tidak sesuai dengan kondisi keluarganya,” tegas Haerul Bahri.
GMNI Minta Data Warga Segera Diverifikasi Ulang
Haerul menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan perubahan data desil tersebut.
Menurutnya, pembaruan data memang penting untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara akurat, transparan, dan berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Kami tidak mempersoalkan pembaruan data. Yang kami persoalkan adalah ketika perubahan desil tidak sesuai dengan kenyataan, lalu berdampak pada terhentinya bansos dan sulitnya akses pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat kurang mampu yang menjadi korban dari ketidaktepatan data,” tambahnya.
DPC GMNI Garut kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yakni:
1. Segera melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
2. Membuka mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang mudah, transparan, serta dapat diakses masyarakat.
3. Memastikan masyarakat kurang mampu yang kehilangan bansos akibat ketidaksesuaian data mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan perubahan data desil tidak menghambat akses KIP Kuliah bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
5. Melakukan verifikasi lapangan secara objektif terhadap masyarakat yang mengalami kenaikan desil secara tiba-tiba.
6. Membuka transparansi mengenai proses dan indikator penetapan desil, sehingga masyarakat mengetahui dasar perubahan status data mereka.
Data Kesejahteraan Jangan Jadi Penghalang
DPC GMNI Garut menegaskan bahwa data kesejahteraan masyarakat semestinya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan justru menjadi penghalang bagi warga dalam memperoleh bantuan maupun akses pendidikan.
GMNI Garut berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret terhadap keluhan masyarakat yang terdampak perubahan data tersebut.
“Jangan sampai bansos terputus karena data yang keliru, dan jangan sampai harapan anak-anak Garut untuk menggapai pendidikan ikut terputus. Pemerintah harus hadir, memastikan data sesuai dengan kenyataan, dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Haerul Bahri.
DPC GMNI Garut menilai pembenahan data harus menjadi bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial dan akses pendidikan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.(*)
