Kang Zey
Garutexpo.com — Teka-teki masa depan Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan di Kabupaten Garut belum juga menemukan ujung. Surat Perintah Tugas (SPT) yang sebelumnya dijadwalkan untuk para Korwil sempat tertunda, sementara keputusan final mengenai keberadaan struktur tersebut hingga kini belum diumumkan Pemerintah Kabupaten Garut.
Yang membuat publik semakin penasaran, Tim Evaluasi yang dibentuk untuk mengkaji keberadaan Korwil berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Garut Nomor 42 Tahun 2018 ternyata belum menyampaikan hasil akhirnya kepada Bupati Garut.
Padahal, sebelumnya hasil evaluasi ditargetkan dapat dilaporkan pada pertengahan Juli 2026.
Kini, memasuki Agustus 2026, kepastian tersebut masih menggantung.
Situasi ini membuat para Korwil, kepala sekolah, guru, serta pemangku kepentingan pendidikan di 42 kecamatan Garut menunggu jawaban: Korwil tetap dipertahankan, dihapus, atau justru diubah menjadi struktur baru?
Sekda Buka Suara: Hasil Evaluasi Masih Dikumpulkan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Drs. H. Nurdin Yana, M.H., yang juga menjadi Ketua Tim Evaluasi, akhirnya buka suara mengenai perkembangan kajian tersebut.
Saat ditemui wartawan seusai prosesi pemancangan bambu runcing di makam salah satu pejuang kemerdekaan di Kampung Biru, Desa Situjaya, Kecamatan Karangpawitan, Rabu (19/8/2026), Nurdin mengatakan tim masih melakukan inventarisasi dan mengakumulasi berbagai hasil kajian.
“Kita coba melengkapi segala kebutuhan yang kita butuhkan, inventarisasi habis semua yang harus kita terkait dengan Korwil ini,” ujar Nurdin.
Menurutnya, tim tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan satu sudut pandang. Berbagai unsur pendidikan turut dimintai masukan, termasuk organisasi profesi dan pemangku kepentingan pendidikan.
“Kita ambil, kita justru komunikasi dengan pendidikan, PGRI, pemangku kepentingan pendidikan semua. Kita rangkum,” katanya.
Tim juga turun langsung ke lapangan untuk mendengar pandangan kepala sekolah dan guru.
“Kita cek bagaimana sebetulnya para guru. Kita semua rangkum,” tutur Nurdin.
Ia menyebut dari proses tersebut sudah mulai terlihat titik temu. Namun, seluruh masukan masih harus dirangkum sebelum menjadi rekomendasi resmi kepada Bupati.
Kenapa Hasilnya Belum Dibuka?
Inilah bagian yang membuat polemik Korwil Pendidikan semakin menarik perhatian.
Nurdin mengaku belum dapat mengungkapkan kesimpulan Tim Evaluasi sebelum laporan resmi disampaikan kepada Bupati Garut.
“Nanti kan begini, ini sebelum saya laporkan saya akumulasi kepada Bupati. Nanti setelah Bupati menyatakan iya atau tidak, baru kita informasikan,” jelasnya.
Ia menilai membuka hasil evaluasi sebelum ada keputusan Bupati justru berpotensi menimbulkan informasi yang belum final.
“Kalau sekarang hari ini misalnya kita seperti ini atau Bupati tidak seperti itu, tidak etis. Prematur kalau saya menyatakan seperti itu,” tegas Nurdin.
Dengan kata lain, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai masa depan Korwil Pendidikan Garut.
Target Juli Terlewati, Apakah Evaluasi Diperpanjang?
Target penyampaian hasil evaluasi pada pertengahan Juli 2026 kini telah terlewati.
Namun Nurdin mengatakan proses kajian tidak boleh dipaksakan hanya demi mengejar tenggat waktu apabila substansi persoalannya masih membutuhkan pendalaman.
“Jangan mengejar space waktu yang ada, sementara belum pengulangan. Nanti juga akan ada kenyataan,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan perpanjangan waktu evaluasi, Nurdin menyebut hal itu bergantung pada pimpinan.
“Sebetulnya itu kan speed yang disampaikan oleh pimpinan. Tinggal bagaimana pimpinan melihat apa yang sudah kami lakukan di lapangan,” katanya.
Ia memastikan, apabila diperlukan kajian lebih mendalam, hasilnya akan segera disampaikan kepada pimpinan.
“Ketika persoalan ini memerlukan kajian yang lebih mendetail, lebih dalam, tentu juga kami sampaikan sesegera mungkin kepada pimpinan,” lanjutnya.
## Korwil Bakal Diganti “Tim Kinerja”? Sekda: “Saya Belum Tahu”
Di tengah belum adanya keputusan, muncul isu bahwa Korwil Pendidikan nantinya akan diganti dengan nomenklatur **Tim Kinerja**.
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Nurdin tidak memberikan kepastian.
“Ya, saya belum tahu itu,” jawabnya singkat.
Ia kembali menegaskan bahwa semua kemungkinan baru dapat dipastikan setelah hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati.
“Nanti setelah laporan ke Bupati, apakah Bapak Bupati setuju dengan apa yang disampaikan atau tidak, kita kira,” ujarnya.
Artinya, kabar mengenai perubahan Korwil menjadi Tim Kinerja hingga kini belum memiliki kepastian resmi.
## Tim Turun ke Wilayah, 42 Kecamatan Jadi Sorotan
Tim Evaluasi disebut telah melakukan penelusuran ke berbagai wilayah di Kabupaten Garut.
Wilayah yang masih memiliki Korwil maupun wilayah yang tidak memiliki Korwil sama-sama menjadi bahan kajian.
“Kami juga turun. Misalkan ke wilayah yang masih ada Korwil. Kami turun juga kepada wilayah yang tidak ada Korwil,” ungkap Nurdin.
Tim juga disebut telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mendapatkan masukan terkait mekanisme yang relevan.
Seluruh temuan tersebut kini sedang dirangkum menjadi bahan laporan kepada Bupati.
## Sekda Tak Mau Mendahului Bupati
Ketika ditanya mengenai format ideal koordinasi pendidikan untuk Kabupaten Garut yang memiliki 42 kecamatan, Nurdin memilih tidak memberikan penilaian sebelum ada keputusan politik dari Bupati.
“Saya bukan berbicara ideal ya, tapi berbicara bagaimana kebijakan politik yang diambil Bupati dulu,” katanya.
Menurut Nurdin, persoalan tersebut bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Arah kebijakan yang diambil pemerintah daerah juga memiliki konsekuensi politik.
“Biasanya politik akan menyeruak kalau misalnya tidak sejalan,” ujarnya.
Karena itu, Nurdin memilih berhati-hati agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa dianggap mendahului keputusan Bupati.
“Jadi mohon maaf belum siap,” pungkasnya.
## Publik Kini Menunggu Satu Jawaban
Belum adanya laporan Tim Evaluasi kepada Bupati membuat masa depan Korwil Pendidikan Garut masih berada di ruang tunggu.
Di satu sisi, Pemkab Garut memastikan kajian terus berjalan melalui inventarisasi, konsultasi dengan pemangku kepentingan, penelusuran lapangan hingga koordinasi dengan pemerintah pusat.
Namun di sisi lain, target penyampaian hasil evaluasi yang sebelumnya disebut pertengahan Juli telah terlewati.
Kini pertanyaan yang paling ditunggu publik bukan lagi sekadar “apa hasil evaluasinya?”, tetapi “kapan hasil itu sampai ke meja Bupati dan kapan keputusan diumumkan?”
Sebab bagi dunia pendidikan, persoalan Korwil bukan hanya soal nama atau nomenklatur jabatan. Ada persoalan koordinasi, kewenangan, efektivitas pelayanan, hingga kepastian kerja para pejabat dan insan pendidikan di 42 kecamatan.
SPT masih menggantung. Hasil evaluasi belum dilaporkan. Keputusan pun belum turun.
Publik Garut akhirnya masih harus menunggu satu hal: apa sebenarnya rekomendasi Tim Evaluasi dan ke mana arah keputusan Bupati terhadap masa depan Korwil Pendidikan?
