Kang Zey
Garutexpo.com — Kekecewaan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah selatan Kabupaten Garut kembali mencuat. Warga dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy dijadwalkan menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kamis, 20 Agustus 2026.
Aksi tersebut digagas GMA-BSP (Gerakan Masyarakat Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy) sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan yang menghubungkan tiga wilayah tersebut.
Pemicu utama aksi adalah beredarnya daftar 13 ruas jalan Kabupaten Garut yang masuk tender berkontrak tahap 2 PUPR Tahun Anggaran 2026 Bidang Bina Marga. Dalam daftar tersebut, tidak tercantum ruas jalan yang berada di wilayah Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy.
Adapun 13 ruas jalan yang tercantum dalam daftar tersebut yakni:
1. Jalan Simpang–Banjarsari, Bayongbong
2. Jalan Limbangan–Selaawi, Selaawi
3. Jalan Cibogo–Karangsari, Pakenjeng
4. Jalan Talegong–Selaawi, Talegong
5. Jalan Mekarmukti–Cijayana, Mekarmukti
6. Jalan Wanaraja–Talagabodas, Wanaraja
7. Jalan Limbangan–Margamukti, Limbangan
8. Jalan Cimahi–Caringin, Caringin
9. Jalan Pakenjeng Lama–Nangkaruka, Pamulihan
10. Jalan Pamulayan–Cikarang, Cisewu
11. Jalan Puncak Hamerang–Coblosan–Karangsewu, Cisewu
12. Jalan Campedak–Papandayan, Sukaresmi
13. Jalan Cibangban–Tanjungpura, Karangpawitan.
Tidak masuknya ruas jalan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy dalam daftar tersebut kemudian memantik pertanyaan besar masyarakat.
“Jalan Banjarwangi kurang jelek bagaimana lagi coba?” menjadi salah satu ungkapan kritik yang ramai disuarakan masyarakat.
Warga Diminta Datang Berbondong-bondong
Melalui pernyataan yang beredar, GMA-BSP menyatakan siap menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Garut.
“Kami GMA-BSP Gerakan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy siap melaksanakan aksi damai menuntut perbaikan jalan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy yang akan digelar Kamis, 20/08/2026. Titik berkumpul Gedung DPRD Kabupaten Garut.”
Masyarakat dari tiga kecamatan tersebut juga dihimbau untuk hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Kami menghimbau seluruh elemen masyarakat Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy agar hadir berbondong-bondong ke Gedung DPRD Kabupaten Garut. Salam perjuangan.”
Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Garut untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan penentuan ruas jalan yang mendapatkan penanganan pada Tahun Anggaran 2026.
PUPR Akui Persoalan Jalan Garut Sangat Besar
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, mengakui bahwa persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut merupakan pekerjaan rumah besar yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Menurut Agus, Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk menangani infrastruktur jalan, namun kemampuan anggaran daerah masih jauh dari kebutuhan ideal.
Ia menyebut jaringan jalan di Kabupaten Garut memiliki cakupan yang sangat luas, baik jalan kabupaten maupun jalan desa. Dari jaringan jalan tersebut, masih terdapat ratusan kilometer jalan yang mengalami kerusakan.
“Pemerintah daerah berupaya melakukan berbagai langkah dan mencoba memperbaiki infrastruktur jalan ini,” kata Agus saat di konfirmasi awak media, Rabu, 19 Agustus 2026.
Agus menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk menangani seluruh kerusakan jalan juga sangat besar. Ia memperkirakan kebutuhan penanganan jalan kabupaten saja bisa mencapai sekitar Rp1,35 triliun.
Menurutnya, jika rata-rata penanganan jalan membutuhkan sekitar Rp3,5 miliar per kilometer, maka kebutuhan anggaran untuk menangani sekitar 400 kilometer jalan yang rusak menjadi sangat besar.
“Ini menjadi PR luar biasa,” ujarnya.
Banyak Ruas Jalan Masih Belum Tersentuh
Agus juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan di Kabupaten Garut yang belum mendapatkan penanganan secara maksimal.
Di antaranya kawasan Samudera–Cileley yang berbatasan dengan Pangalengan hingga Cikajang, ruas Talegong–Selaawi, Pamalayan–Cikarang, hingga sejumlah ruas jalan lainnya.
Kondisi tersebut, kata Agus, menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi persoalan besar dalam menentukan prioritas pembangunan karena kebutuhan penanganan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan keuangan daerah.
“Kemampuan kita untuk membangun infrastruktur sangat rendah, sekitar Rp80 sampai Rp100 miliar. Kalau dihitung kebutuhan, mencapai sekitar Rp1,23 triliun,” jelasnya.
Pengusulan Jalan Daerah Mengalami Perubahan Skema
Agus juga menjelaskan adanya perubahan skema dalam penanganan infrastruktur jalan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengusulkan ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan berdasarkan sejumlah kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan, Bupati Garut mengusulkan sejumlah ruas jalan untuk mendapatkan penanganan dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Persoalan infrastruktur, menurut Agus, tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menyangkut pergerakan orang dan barang serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Garut sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian membutuhkan infrastruktur yang memadai agar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian dapat berjalan dengan baik.
Karena itu, tuntutan masyarakat Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy yang akan disampaikan ke DPRD Garut besok menjadi perhatian penting.
Masyarakat kini menunggu jawaban konkret pemerintah: apakah ruas jalan di tiga kecamatan tersebut akan masuk dalam prioritas penanganan, atau kembali harus menunggu di tengah kondisi jalan yang dikeluhkan warga.
Aksi besok pun diperkirakan menjadi ujian bagi DPRD dan Pemkab Garut dalam merespons suara masyarakat dari wilayah selatan.(Acep)
