GARUTEXPO – Konflik internal di tubuh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut memanas setelah Hj. Neti Yuliawati, S.IP, M.Si, salah satu amil pelaksana, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tuduhan dan pemberhentiannya yang dinilai sepihak. Neti secara tegas membantah tuduhan Ketua Baznas Garut, Abdullah Effendi, yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal investasi bodong.
“Tuduhan itu tidak benar. Permasalahan yang saya hadapi adalah urusan bisnis pribadi, tidak ada kaitannya dengan Baznas. Semua masalah sudah saya selesaikan satu per satu menggunakan uang pribadi, bukan uang Baznas,” ujar Neti saat di wawancarai garutexpo.com, di Komplek Sekretariat Daerah Garut, Jum’at, 27 Desember 2024.
Neti mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil pada 23 Desember 2024 dan diberi surat pengunduran diri yang tidak pernah ia buat.
“Saya tidak pernah mengundurkan diri. Tiba-tiba saja muncul surat pengunduran diri yang dibuat oleh pihak kantor, tanpa persetujuan saya. Ini manipulasi!” tegas Neti.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sempat diminta menandatangani surat pernyataan untuk diberikan waktu satu bulan menyelesaikan masalah pribadinya.
“Selama waktu itu, saya sudah menyelesaikan semua masalah pribadi saya, dan ada bukti-buktinya. Tapi tiba-tiba muncul pemberhentian. Saya tidak paham apa yang sebenarnya terjadi,” sambungnya.
Ketua Baznas Diduga Langgar Prosedur
Neti menuding Abdullah Effendi, Ketua Baznas Garut, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas manipulasi tersebut.
“Surat pengunduran diri itu dibuat oleh pimpinan. Saya tidak pernah menyetujuinya. Ini tindakan yang sangat tidak etis,” katanya.
Kasus ini mendapat perhatian serius dari Sekretaris Daerah Kabupaten Garut sekaligus Ketua Dewan Pengawas Baznas, Drs. H. Nurdin Yana, M.H. Nurdin menegaskan akan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pemberhentian Neti.
“Hari ini saya akan melakukan cross-check ke kantor Baznas. Semua keputusan harus sesuai regulasi dan hirarki. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami evaluasi,” ujar Nurdin Yana.
Nurdin juga meminta unsur pimpinan Baznas untuk memperbaiki komunikasi dan tata kelola internal. “Keputusan yang diambil harus transparan dan adil. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan,” pungkasnya.
Polemik ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Garut. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan integritas pimpinan Baznas.
Kasus ini tidak hanya mencoreng citra Baznas, tetapi juga menuntut perhatian serius dari pihak berwenang untuk menyelesaikan konflik dengan adil dan transparan.(*)