Kang Zey
GARUTEXPO – Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Garut Kota, Drs. H. Jujun Junaedi, menyoroti serius persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah Sekolah Dasar (SD) di wilayahnya. Menurutnya, kekosongan yang telah berlangsung cukup lama itu berdampak negatif terhadap kinerja dan administrasi sekolah, terutama menjelang pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT).
“Banyak sekolah yang sudah lebih dari satu tahun tidak memiliki kepala sekolah definitif. Ini tentu sangat disayangkan karena bisa menghambat proses administrasi, termasuk penandatanganan dokumen penting seperti ijazah,” ungkap Jujun saat di konfirmasi garutexpo.com di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2024).
Ia menjelaskan, kekosongan tersebut selama ini diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Namun, sistem PLT dinilai hanya menjadi solusi sementara dan kurang ideal jika berlangsung berulang-ulang dalam satu sekolah.
“Beberapa sekolah bahkan sudah tiga kali berganti PLT dalam waktu satu tahun. PLT memang bisa menjalankan tugas, tapi tetap ada keterbatasan, terutama dalam hal administrasi seperti pendaftaran dan ijazah. Sekolah seharusnya dipimpin oleh kepala sekolah definitif,” tegasnya.
Jujun menyampaikan bahwa pengajuan nama-nama calon kepala sekolah sudah dilakukan dan sebagian besar telah melewati tahapan seleksi. Namun, ia menyayangkan lambannya penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari pemerintah.
“Nama-nama calon kepala sekolah sudah diajukan dan seleksinya pun sudah dilaksanakan. Kita tinggal menunggu SK turun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diterbitkan agar roda kepemimpinan di sekolah bisa berjalan optimal kembali,” ujarnya.
Lebih jauh, Jujun menegaskan bahwa persoalan kekosongan kepala sekolah bukan hanya terjadi di wilayah Garut Kota, melainkan juga di sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Garut. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah-sekolah negeri yang terdampak.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal keberlangsungan manajemen sekolah dan masa depan pendidikan anak-anak. Jangan sampai mutu pendidikan kita terganggu karena urusan administratif yang berlarut-larut,” tandasnya.(*)
