Kang Zey
Garutexpo.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Garut kembali mengungkap berbagai persoalan serius dalam dunia pendidikan setelah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke sejumlah satuan pendidikan. Temuan di lapangan memperlihatkan masih banyaknya ruang kelas yang rusak, fasilitas sanitasi yang tidak layak, hingga beban berat kepala sekolah yang harus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) di dua sekolah sekaligus.
Dalam rangkaian Monev tersebut, Dewan Pendidikan menemukan kondisi sarana prasarana yang dinilai jauh dari standar kelayakan. Sejumlah ruang kelas diketahui mengalami kerusakan atap, dinding retak, lantai terkelupas, hingga pencahayaan yang minim. Fasilitas toilet (WC) di beberapa sekolah pun masuk kategori tidak layak pakai, dengan sanitasi buruk serta konstruksi yang sudah tidak mendukung kenyamanan maupun kesehatan siswa.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, menyampaikan bahwa kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Bagaimana siswa bisa belajar dengan nyaman dan fokus, sementara ruang kelasnya rusak dan WC tidak layak? Ini bukan persoalan sepele, tapi menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan sehat,” tutur Asep, Selasa, 9 Desember 2025.
Selain kerusakan sarana prasarana, Dewan Pendidikan menyoroti persoalan lain yang tak kalah krusial, yaitu masih banyaknya kepala sekolah yang harus merangkap sebagai PLT di sekolah berbeda. Beban administrasi dan manajerial dinilai terlalu berat jika pimpinan sekolah harus membagi waktu dan tanggung jawab di dua lembaga sekaligus.
“Memimpin satu sekolah saja sudah membutuhkan fokus dan energi penuh. Jika harus merangkap PLT di sekolah lain, tentu kinerjanya tidak akan maksimal. Ini berpotensi menimbulkan stagnasi program, lemahnya pengawasan, dan hambatan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Dewan Pendidikan menilai Dinas Pendidikan harus segera mengambil langkah konkret, termasuk percepatan penetapan kepala sekolah definitif dan penyusunan perencanaan distribusi sumber daya manusia yang lebih profesional dan rasional.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memberikan perhatian serius terhadap perbaikan sarana prasarana, terutama ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Menurut Dewan Pendidikan, kondisi tersebut menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan mutu proses pembelajaran.
“Sarana prasarana dan kepemimpinan sekolah adalah dua pilar utama mutu pendidikan. Jika keduanya bermasalah, sulit berharap kualitas pendidikan bisa meningkat,” tambah Asep.
Hasil Monev ini akan disusun secara resmi sebagai rekomendasi dan akan disampaikan kepada Bupati Garut serta Dinas Pendidikan. Dewan Pendidikan berharap evaluasi tahun ini tidak hanya menjadi laporan rutin, tetapi menjadi dasar untuk langkah penyelesaian nyata agar persoalan serupa tidak terus berulang dari tahun ke tahun.(*)
