Kang Zey
Garutexpo.com — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Garut diminta tidak berhenti pada seremoni semata. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, S.Pd., M.M., menegaskan momentum ini harus dijadikan refleksi serius terhadap tata kelola (good governance) pendidikan yang dinilai masih menyisakan persoalan mendasar.
Dalam keterangannya Sabtu (2/5/2026) WIB, Asep menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai sekitar 19 ribu anak. Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya sistem pengelolaan pendidikan di daerah.
“Ini bukan hanya soal anak tidak sekolah, tetapi soal bagaimana sistem pendidikan kita dikelola. Ketika angka ATS masih tinggi, berarti ada yang perlu dibenahi secara mendasar,” ujar Asep.
Ia menilai, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang signifikan.
Salah satu sorotan utama adalah ketidakakuratan data ATS. Hingga saat ini, proses verifikasi berbasis by name by address dinilai belum maksimal, sehingga kebijakan dan intervensi yang dilakukan kerap tidak tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak akurat, maka solusi yang diambil pun berpotensi meleset. Ini yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, persoalan kepemimpinan di satuan pendidikan juga menjadi perhatian serius. Masih adanya jabatan kepala sekolah yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu lama dinilai berdampak pada lemahnya pengambilan keputusan dan tidak optimalnya pengelolaan sekolah.
Di sisi lain, transparansi anggaran pendidikan, khususnya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga menjadi sorotan. Minimnya keterbukaan dinilai menghambat pengawasan publik serta berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan anggaran.
Tak hanya faktor internal, Asep juga mengakui adanya tantangan eksternal seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta kondisi geografis di sejumlah wilayah Garut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, berbagai program yang dirancang tidak akan berjalan maksimal.
Sebagai langkah perbaikan, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut mendorong sejumlah upaya konkret, antara lain perbaikan sistem pendataan ATS yang akurat dan terintegrasi, penguatan transparansi serta akuntabilitas anggaran, penataan kepemimpinan sekolah secara definitif, sinergi lintas sektor hingga tingkat desa, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan.
“Good governance bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau tata kelola tidak dibenahi, maka persoalan seperti ATS akan terus berulang,” tandas Asep.
Melalui refleksi yang jujur di momentum Hardiknas 2026, diharapkan sistem pendidikan di Kabupaten Garut dapat berbenah secara menyeluruh—tidak hanya dari sisi program, tetapi juga dari fondasi tata kelola—demi menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkecuali.***
