Garutexpo.com – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) melontarkan kritik keras kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut setelah audiensi yang telah dijadwalkan untuk membahas mangkraknya pembangunan RSUD Limbangan tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya.
Menurut Ketua Harian DPP FPPG,J.Choerul Ibad, S.Pd, M.Pd, ketidakhadiran pimpinan Dinas Kesehatan dalam forum resmi yang telah dijadwalkan sendiri merupakan bentuk ketidakprofesionalan dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap penyelesaian persoalan publik.
“Ketika masyarakat datang membawa aspirasi mengenai proyek pembangunan RSUD Limbangan yang hingga kini belum tuntas, seharusnya Kepala Dinas hadir memberikan penjelasan. Ketidakhadiran tanpa penjelasan yang memadai menunjukkan sikap yang tidak menghargai masyarakat dan forum audiensi,” tegas Choerul Ibad, Kamis, 6 Agustus 2026.
FPPG menilai persoalan RSUD Limbangan bukan sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Proyek yang dimulai sejak tahun 2020 hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kepastian penyelesaiannya.
Selain mempertanyakan penyebab mangkraknya pembangunan, FPPG juga mendesak Dinas Kesehatan untuk membuka secara transparan perkembangan proyek, kendala yang dihadapi, langkah penyelesaian yang telah dilakukan, serta target waktu penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami datang untuk mencari solusi dan meminta penjelasan, bukan untuk mencari konflik. Namun ketika pejabat yang bertanggung jawab justru tidak hadir dalam audiensi yang telah dijadwalkan, hal tersebut semakin memperkuat kesan bahwa persoalan ini tidak ditangani secara serius,” ujar Choerul Ibad.
Atas dasar itu, FPPG menyatakan bahwa kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut patut dievaluasi. Menurut organisasi tersebut, seorang kepala dinas harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, terbuka terhadap kritik, dan siap memberikan penjelasan kepada masyarakat.
FPPG juga mendesak Bupati Garut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan, termasuk penanganan pembangunan RSUD Limbangan dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada publik.
“Jika memang sudah tidak mampu menjalankan amanah jabatan secara profesional, lebih baik mengundurkan diri daripada terus mempertahankan jabatan sementara masyarakat dirugikan oleh lambannya penyelesaian pembangunan RSUD Limbangan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengenai alasan ketidakhadiran dalam audiensi maupun perkembangan terbaru penyelesaian pembangunan RSUD Limbangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keberimbangan pemberitaan.***

