Kang Zey
Garutexpo.com —Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut kembali mendapat sorotan tajam. Sejumlah proyek yang telah menghabiskan anggaran publik justru dipertanyakan karena belum memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
FPPG menyoroti sedikitnya dua persoalan besar, yakni SIPOC Cikajang tahun 2023, SILABU Selaawi tahun 2024, yang hingga kini dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
SIPOC Cikajang, Dibangun tetapi Belum Dimanfaatkan
Proyek SIPOC Cikajang tahun 2023 menjadi sorotan karena fasilitas yang telah dibangun disebut belum digunakan secara optimal.
Tujuan dibangun untuk Menaikkan daya saing dan kapasitas produksi pelaku IKM lokal agar komoditas cabai dari Kabupaten Garut tidak hanya dijual mentah, tetapi memiliki nilai tambah lewat produk turunan.
FPPG mempertanyakan efektivitas pembangunan tersebut. Sebab, pembangunan yang menggunakan uang negara seharusnya tidak berhenti setelah pekerjaan fisik selesai. Harus ada kepastian bahwa fasilitas benar-benar digunakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau bangunan sudah selesai tetapi tidak digunakan, ini patut dipertanyakan. Untuk apa uang rakyat dikeluarkan kalau hasil pembangunannya tidak memberikan manfaat?” tegas Ketua Harian DPP FPPG, J.Ibad kepada Garutexpo.com, Rabu, 19 Agustus 2026.
SILABU Selaawi Tahun 2024 Juga Mangkrak
Sorotan berikutnya mengarah kepada Silabu Selaawi tahun 2024. Fasilitas yang telah dibangun tersebut disebut belum digunakan dan terkesan mangkrak.
Tujuan dibangun SILABU ini untuk Menjadi pusat sarana dan prasarana pengembangan kreativitas bagi pelaku IKM bambu, Mengoptimalkan hilirisasi dan inovasi produk olahan bambu agar bernilai jual tinggi, Membuka lapangan kerja baru dan mendongkrak perekonomian masyarakat lokal, Membantu pengrajin di Selaawi (yang mencakup ribuan perajin di beberapa desa) agar mampu menembus pasar yang lebih luas hingga tingkat internasional. Akan tetapi kenyataan nya kedua program strategis tersebut hanya angan-angan saja tidak berjalan optimal.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan dan pengawasan proyek. FPPG meminta Pemerintah Kabupaten Garut menjelaskan secara terbuka berapa nilai anggaran yang digunakan, apa tujuan pembangunannya, siapa pengelolanya, serta mengapa fasilitas tersebut belum dimanfaatkan.
“Jangan sampai proyek puluhan miliar hanya menghasilkan bangunan yang berdiri tanpa manfaat. Ini bukan uang pribadi pejabat, tetapi uang rakyat,” ujarnya.
FPPG: Kinerja Kadis Indag dan ESDM Gagal
FPPG menilai rangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam memastikan pembangunan sektor perdagangan menghasilkan manfaat nyata.
“Kalau SiPoc belum dimanfaatkan dan kemudian Silabu mangkrak, maka wajar publik mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Indag dan ESDM. Jangan hanya bicara pembangunan, tetapi manfaatnya tidak terlihat,” tegas J.Ibad.
J.Ibad meminta Bupati Garut dan DPRD Kabupaten Garut segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Indag dan ESDM.
Bila seorang kepala dinas tidak mampu memastikan proyek yang dibangun dengan anggaran publik dapat berfungsi dan memberikan manfaat, FPPG menilai lebih baik mundur daripada terus mempertahankan jabatan.
“Jabatan adalah amanah. Kalau tidak mampu menjalankan amanah dan memastikan uang rakyat menghasilkan manfaat, lebih baik mundur,” tegasnya.
Jangan Biarkan Uang Rakyat Menjadi Bangunan Mangkrak
FPPG mendesak Pemkab Garut melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tersebut, termasuk membuka informasi mengenai anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, kondisi fisik, serta rencana pemanfaatannya.
FPPG juga meminta Inspektorat dan DPRD Kabupaten Garut menjalankan fungsi pengawasan agar tidak ada anggaran publik yang terbuang sia-sia.
“Garut membutuhkan pembangunan yang menghasilkan manfaat, bukan sekadar bangunan. Kalau proyek puluhan miliar dibangun tetapi tidak digunakan, siapa yang bertanggung jawab?” tandasnya.(*)
