Kang Zey
Garutexpo.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut melontarkan kritik keras terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi semakin menekan kehidupan masyarakat. Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan menambah penderitaan rakyat kecil.
Ketua DPC GMNI Garut, Fazha Mochamad Nazhrullah, menegaskan bahwa masyarakat saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari harga pangan yang tidak stabil, biaya pendidikan yang terus meningkat, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan, tetapi akan menjalar ke hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.
“Kalau BBM naik, yang terdampak bukan hanya pemilik kendaraan. Petani yang mengangkut hasil panennya, pedagang kecil yang mencari nafkah di pasar, buruh yang setiap hari berangkat kerja, sampai masyarakat yang membeli kebutuhan pokok akan ikut merasakan dampaknya. Pada akhirnya rakyat kecil lagi yang harus mengencangkan ikat pinggang,” ujar Fazha, Kamis (11/6/2026).
Fazha menilai pemerintah tidak cukup hanya melihat persoalan dari sisi indikator ekonomi makro. Menurutnya, realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia menegaskan bahwa setiap kenaikan harga BBM hampir selalu berimbas pada meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Senada dengan itu, Sekretaris DPC GMNI Garut, Luthfi Muchtar Dabigie, mengatakan bahwa masyarakat saat ini berada dalam posisi yang semakin sulit karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
“Rakyat sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, tetapi penghasilannya sering kali tidak ikut naik. Ketika BBM naik, harga kebutuhan ikut naik. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan rakyat harus terus menanggung beban akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka?” tegas Luthfi.
Ia menambahkan, energi merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan masyarakat luas sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari kebijakan yang dapat menurunkan daya beli.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton di negeri yang kaya sumber daya alam. Jangan sampai rakyat terus diminta memahami keadaan, sementara kesejahteraan yang dijanjikan tak kunjung datang. Negara harus berdiri di pihak rakyat, bukan membiarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi kenaikan biaya hidup,” lanjutnya.
DPC GMNI Garut menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Organisasi tersebut menilai perjuangan politik harus tetap berpihak kepada kaum marhaen, yakni petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, dan kelompok masyarakat yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya.
Menutup pernyataannya, Fazha menegaskan bahwa GMNI akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat ketika kebijakan yang diambil dinilai berpotensi memperberat kehidupan rakyat.
“Ketika rakyat semakin sulit hidup, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bersuara. Sebab suara rakyat tidak boleh kalah oleh suara ngorok tidur pemangku kebijakan,” pungkasnya.**
