Kang Zey
Garutexpo.com — Pelatihan Vokasi Nasional Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari DIPA APBN Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, resmi digelar di Kabupaten Garut.
Namun, di balik pelaksanaan program yang menyasar peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut, muncul pertanyaan mengenai besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Garut, Nia Gania, menegaskan bahwa seluruh pembiayaan program pelatihan tersebut berasal dari APBN melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
“Ini murni anggarannya anggaran APBN, bukan anggaran APBD,” kata Gania saat dikonfirmasi awak media seusai pembukaan pelatihan tersebut di BLK, Jln Raya Samarang, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Disnaker lebih berperan dalam menyediakan peserta, tempat maupun kebutuhan teknis penyelenggaraan di daerah. Sementara instruktur, kurikulum, bahan pelatihan hingga kebutuhan lainnya menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat.
“Jadi kita bertugas menyediakan peserta, peralatan pelatihan termasuk instrukturnya, kurikulumnya itu dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia,” ujarnya.
Program tersebut, kata Gania, diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat agar memiliki peluang lebih besar memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
Pada pelaksanaan kali ini, terdapat sekitar 208 peserta yang mengikuti 13 paket pelatihan.
Berbagai bidang keterampilan diberikan kepada peserta, di antaranya desain grafis, digital marketing, tata boga atau memasak, menjahit sepatu, menjahit pakaian, hingga pelatihan sepeda motor.
Gania berharap, setelah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi, para peserta tidak hanya berorientasi menjadi pekerja di sektor formal. Mereka juga diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri.
“Kalaupun mereka tidak bekerja di sektor formal, mudah-mudahan bisa menjadi wirausaha,” katanya.
Kadisnaker Tak Mengetahui Total Anggaran
Menariknya, ketika ditanya mengenai besaran anggaran yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk program tersebut, Gania mengaku tidak mengetahui secara pasti nominalnya.
Ia menjelaskan, Disnaker Kabupaten Garut tidak memegang atau mengelola anggaran kegiatan tersebut.
“Kalau total kita nggak tahu, soalnya semua kebutuhan dari sana,” ujarnya.
Menurut Gania, berbagai kebutuhan pelatihan, termasuk bahan baku dan konsumsi peserta, disediakan melalui anggaran pemerintah pusat.
“Bahan baku di-drop, kemudian makan minum di-drop. Kita hanya menerima dan menyediakan saja,” katanya.
Ia menegaskan, dirinya maupun pejabat di lingkungan Disnaker Kabupaten Garut bukan pihak yang menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penggunaan anggaran program tersebut.
“Yang punya PPK-nya bukan saya, bukan Pak Yudi, tetapi dari Kementerian,” ucapnya.
Gania juga menekankan bahwa program tersebut bukan merupakan skema cost sharing antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Seluruh pendanaan berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan ditempatkan pada BBPVP Bandung.
“Ini bukan cost sharing. Kalau cost sharing itu sebagian dari Pemerintah Garut, sebagian dari Kementerian. Ini full pendanaannya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja,” tegasnya.
Peserta Disaring Melalui SIAPkerja
Terkait perekrutan peserta, Gania menjelaskan bahwa Disnaker Kabupaten Garut tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan peserta. Pendaftaran dilakukan melalui platform SIAPkerja, kemudian peserta menjalani proses penyaringan.
Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah batas usia maksimal 35 tahun.
“Yang kita harapkan adalah usianya 18 sampai 35 tahun, yang betul-betul produktif,” katanya.
Menurutnya, usia produktif menjadi salah satu pertimbangan penting karena peserta diharapkan dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk memasuki dunia kerja.
Terlebih, setelah menyelesaikan pelatihan, peserta diharapkan memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga memiliki nilai tambah ketika melamar pekerjaan.
“Kalau melamar ke beberapa perusahaan, usia produktif masih punya peluang,” ujarnya.
Pemkab Sebut Masih Ada 70 Ribu Angkatan Kerja Belum Tersalurkan
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Garut, Dedy Mulyadi, mengatakan pelatihan vokasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Garut.
Ia menyebut terdapat lebih dari 200 peserta yang mengikuti 13 paket pelatihan yang diselenggarakan melalui program Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Menurut Dedy, program tersebut menjadi penting mengingat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai sekitar 1,2 juta orang, sementara sekitar 70 ribu angkatan kerja disebut belum tersalurkan.
“Jadi diberikan pelatihan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi kurangnya keterampilan dalam angkatan kerja di Kabupaten Garut,” katanya.
Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat meningkatkan profesionalitas dan daya saing mereka ketika memasuki pasar kerja.
“Memang harus diberikan keterampilan dan pengetahuan vokasi untuk meningkatkan profesionalitasnya,” ujarnya.
Usai Pelatihan, Peserta Akan Dibimbing Masuk Dunia Kerja
Dedy menambahkan, setelah menyelesaikan pelatihan, peserta tidak serta-merta dilepas. Akan ada proses pembimbingan untuk membantu mereka memasuki dunia kerja.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut nantinya akan membantu mengarahkan peserta untuk mengisi berbagai peluang kerja yang tersedia di perusahaan.
“Setelah pelatihan ini nanti ada pembimbingan untuk penyaluran tenaga kerja. Dibimbing oleh Dinas Tenaga Kerja juga untuk mengisi lowongan-lowongan kerja di berbagai perusahaan,” katanya.
Dedy menegaskan kembali bahwa program pelatihan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang pembiayaannya berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Pemkab Garut, kata dia, menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut karena memberikan tambahan kesempatan bagi masyarakat Garut untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi.
“Kami atas nama pimpinan berterima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang sudah memberikan kuota untuk penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Batch 4 di Kabupaten Garut,” tuturnya.***
