Kang Zey
GARUTEXPO– Ketua DPC Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Garut, Abah Rohman, mengkritisi keterlambatan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut terhadap warga miskin. Kritik tersebut muncul setelah menanggapi dan mempelajari berkas proposal pengajuan Bantuan Rumah tidak Layak Huni yang ditujukan kepada Pj Bupati Kabupaten Garut dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Proposal pengajuan bantuan dari Desa Cibunar Kecamatan Malangbong, yang diterima di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Garut pada tanggal 25 Maret 2024, telah disertai dengan tanda terima dan rekomendasi dari Camat Malangbong. Hal ini menandakan dukungan resmi dari pihak kecamatan untuk percepatan penanganan.
Abah Rohman, mengecam penanganan yang lambat dari Pemerintah Kabupaten Garut terhadap kasus-kasus yang dialami oleh warga miskin. Kritik tersebut muncul setelah pihaknya menanggapi proposal pengajuan bantuan rumah tidak layak huni yang di tempati oleh keluarga Wawan yang kondisi rumahnya semaki parah dari Desa Cibunar Kecamatan Malangbong pada tanggal 24 Maret 2024.
“Kami sangat kecewa dengan lambatnya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Garut terhadap kondisi rumah-rumah tidak layak huni yang dihuni oleh warga misikin ,” ujar Abah Rohman kepada garutexpo.com, Sabtu 04. Mei 2024.
Abah Rohman menyoroti urgensi penanganan kasus-kasus seperti ini, mengingat kondisi yang semakin memburuk dan berpotensi mengancam keselamatan penghuninya. Ia juga menegaskan bahwa menurut amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, tanggung jawab pemerintah adalah untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.
“Kita tidak bisa menunggu rumah-rumah ini rubuh dan menimpa penghuninya. Siapa yang akan bertanggung jawab jika hal yang tidak diinginkan terjadi?” tegas Abah Rohman.
Selain itu, Abah Rohman juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan jajaran PAC GBNN Kecamatan Malangbong atas kerja nyata yang telah dilakukan. Ia berharap kehadiran mereka dapat membantu masyarakat dan memperkuat sinergi dengan pemerintahan setempat dalam penanganan masalah ini.(*)
