Kang Zey
GARUTEXPO – Seratus hari pertama pemerintahan baru Kabupaten Garut mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar Senin sore di depan Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot No. 2, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan tegas kepada DPRD dan Pemkab Garut sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya perubahan yang dirasakan masyarakat.
Lima tuntutan utama yang mereka suarakan adalah:
Pertama, permintaan maaf terbuka dari DPRD Kabupaten Garut atas pengabaian aspirasi publik.
Kedua, penyediaan ruang Mimbar Bebas untuk evaluasi 100 hari kerja, dengan tenggat maksimal 3×24 jam.
Ketiga, Implementasi segera seluruh poin hasil Audiensi 10 April 2025 secara terbuka dan transparan.
Ke empat, tanggung jawab penuh dari Bupati dan Wakil Bupati terhadap seluruh kesepakatan yang telah dibuat.
Ke lima, Peringatan bahwa aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan tidak dipenuhi dalam batas waktu wajar.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai bahwa masa 100 hari pertama semestinya menjadi ajang pembuktian terhadap janji-janji kampanye. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana Pemkab Garut dinilai lebih sibuk menggelar kegiatan seremonial ketimbang menjalankan program yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat.
“Apa hasil nyata yang dirasakan rakyat? Program bernilai miliaran rupiah justru masih belum terlihat dampaknya,” tegas salah satu orator.
Mahasiswa menyoroti sembilan program unggulan Pemkab Garut dengan total anggaran Rp17,9 miliar, seperti Laksana Sampurna, Nguripkeun Giri, dan Garut Hebat. Mereka mempertanyakan sejauh mana efektivitas program tersebut dan sejauh mana transparansi anggaran sudah dipenuhi.
Sejumlah pertanyaan kritis juga disuarakan dalam aksi ini:
Di mana transparansi rincian anggaran tiap program?
Apa indikator keberhasilan yang digunakan, dan apakah sudah dipublikasikan kepada publik?
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat?
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengkritik kebijakan tambahan seperti program Cepat Tanggap Hebat (CTH), 100 ribu lapangan kerja, Satgas Jalan Berlubang, serta program pengentasan kemiskinan dan pemberantasan premanisme.
Menurut mereka, realisasi dari program-program tersebut masih jauh dari harapan dan terkesan tumpang tindih dengan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah ada.
Kekecewaan juga diarahkan kepada DPRD Garut yang dinilai gagal mengawal hasil kesepakatan Mimbar Bebas sebelumnya.
Mahasiswa menuding adanya inkonsistensi dan kurangnya keseriusan dari lembaga legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Jika dalam waktu 3×24 jam tidak ada langkah konkret, maka kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar. Ini bukan ancaman, ini komitmen kami untuk mengawal hak rakyat,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah dan DPRD Kabupaten Garut bahwa mahasiswa dan publik tak akan tinggal diam.
Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada rakyat.(AR)
