Kang Zey
Garutexpo.com — Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil menilai jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang tidak boleh diisi hanya karena faktor kedekatan politik, relasi kekuasaan, atau praktik titipan elite tertentu.
Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) mendorong agar seluruh kandidat Sekda diuji secara terbuka melalui mekanisme uji publik yang objektif, transparan, dan dapat disaksikan masyarakat.
Menurut Sekjen DPP FPPG, Abdul Rahman jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan motor utama penggerak birokrasi daerah yang menentukan arah reformasi tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Garut membutuhkan Sekda yang punya kapasitas, integritas, dan keberanian melakukan pembenahan birokrasi. Jangan sampai posisi strategis ini justru diisi oleh figur titipan yang hanya kuat karena kedekatan dengan kekuasaan,” ujar Abdul Rahman, Rabu, 27/5/2026.
Ia menegaskan, praktik penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik hanya akan memperlemah profesionalisme ASN serta merusak kepercayaan publik terhadap komitmen reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kualitas dan gagasan para kandidat Sekda, terutama terkait strategi mereka dalam memperbaiki tata kelola sumber daya manusia aparatur, meningkatkan disiplin birokrasi, memperkuat pelayanan publik, hingga mendorong transparansi anggaran.
“Calon Sekda harus berani menyampaikan visi dan target kerja secara terbuka. Publik perlu tahu apa gagasan mereka untuk membenahi birokrasi Garut yang masih banyak dikeluhkan masyarakat,” katanya.
FPPG juga menilai Bupati Garut harus menjaga integritas dan marwah kepemimpinan dengan memastikan proses seleksi berjalan profesional tanpa intervensi kepentingan kelompok tertentu.
Jika proses seleksi diwarnai praktik titipan atau kompromi politik, dikhawatirkan Sekda terpilih tidak akan mampu bersikap independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian birokrasi.
“Kalau dari awal prosesnya sudah sarat kepentingan, maka akan sulit melahirkan Sekda yang berani melakukan reformasi. Padahal Garut membutuhkan pejabat yang mampu menjadi panglima perubahan, bukan penjaga zona nyaman birokrasi,” tegasnya.
Selain itu, FPPG meminta panitia seleksi membuka rekam jejak para kandidat kepada publik, termasuk capaian kerja, integritas, serta kemampuan manajerial masing-masing calon. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pengisian jabatan strategis tersebut.
Dorongan uji publik ini juga dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik nepotisme.
“Jabatan Sekda bukan hadiah politik. Ini menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan Garut. Karena itu, publik harus dilibatkan untuk memastikan yang terpilih benar-benar figur terbaik,” tandasnya.(*)
