Kang Zey
GARUTEXPO – Seorang aktivis dari Desa Pasirkiamis, Ridwan, melontarkan kritik tajam terhadap Kepala Desa Pasirkiamis saat ribuan warga desa tersebut menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Garut, Selasa, 10 September 2024. Ridwan menilai kepala desa tidak becus dalam menjalankan tugasnya, yang menyebabkan ketidakpuasan warga hingga mereka menggelar demonstrasi untuk kedua kalinya.
“Saya tidak tahu persis apa yang menjadi tuntutan warga dalam demo ini, tetapi yang jelas ini sudah terjadi dua kali. Dulu juga ada kasus asusila yang memicu kemarahan warga,” ungkap Ridwan saat dimintai tanggapan garutexpo.com, Selasa, 10 September 2024.
Ridwan menyayangkan kurangnya pembinaan dari pihak kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terhadap desa tersebut. Menurutnya, lemahnya kepemimpinan kepala desa menjadi faktor utama ketidakpuasan warga.
“Ini ada apa kok demo lagi, demo lagi? Artinya, pembinaan dari pihak kecamatan dan mungkin juga dari DPR tidak berjalan baik. Kalau dibiarkan terus, akan timbul permusuhan yang sulit didamaikan,” tegas Ridwan.
Ridwan juga menyoroti kepala desa yang jarang hadir dalam kegiatan sosial dan keagamaan di desa. “Saya pernah ngobrol dengan beberapa tokoh agama, dan mereka juga mengeluhkan kepala desa yang jarang hadir ke masjid atau pengajian. Ini bukan contoh yang baik bagi masyarakat,” sambungnya.
Ia menekankan bahwa situasi ini berbahaya bagi stabilitas desa jika tidak segera diatasi dengan sinergi antara pemerintah desa dan warga.
“Jika terus begini, hubungan antara pemerintah desa dan warga akan semakin renggang. Ini berbahaya bagi tatanan masyarakat jika tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki hubungan tersebut,” ujar Ridwan.
Ridwan berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik demi kebaikan Desa Pasirkiamis. “Saya berharap ada upaya untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah desa dan warga agar situasi tidak semakin memburuk,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan kritik keras terhadap DPMD yang dinilainya gagal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembinaan terhadap desa-desa. Menurut Ridwan, DPMD tidak menjalankan pembinaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.
“DPMD tidak ada pembinaan. Artinya, mereka telah gagal dalam membina sesuai tupoksi yang diamanatkan,” ungkap Ridwan.
Ridwan menambahkan bahwa DPMD seharusnya lebih aktif dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada desa-desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa. Namun, hingga kini, ia menilai tidak ada langkah konkret yang diambil oleh DPMD.
“Selama ini, desa-desa dibiarkan berjalan sendiri tanpa arahan yang jelas dari DPMD. Ini adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Ridwan berharap agar DPMD segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan ini dan menunjukkan komitmen mereka dalam memberdayakan desa-desa sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.(*)
