Kang Zey
GARUTEXPO – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Garut untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Tanjungmulya, Kecamatan Pakenjeng. Desakan ini disampaikan menyusul banyaknya aduan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran tahun 2024.
Ketua harian FPPG, Jajang Mustofa, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari warga yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Dana Desa (DD), pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga pembayaran honorarium Ketua RT dan RW.
“Kami menerima banyak keluhan dari warga Desa Tanjungmulya yang merasa tidak tahu-menahu mengenai realisasi anggaran tahun 2024. Masyarakat bertanya-tanya ke mana arah dana desa, bagaimana pengelolaan BUMDes, serta keterlambatan BLT dan gaji RT/RW,” ujar Jajang, Rabu (18/6/2025).
Menurut Jajang, FPPG berharap DPMD dan Inspektorat tidak tinggal diam dan segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dokumen administrasi dan kondisi di lapangan.
“Demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, kami meminta adanya audit menyeluruh dan sidak terbuka. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya tanpa ada kejelasan,” tegasnya.
FPPG juga menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkannya ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kuat penyalahgunaan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Tanjungmulya. Upaya konfirmasi yang dilakukan beberapa kali oleh wartawan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa belum mendapatkan jawaban, meski status WhatsApp terlihat aktif.
Demikian pula, belum ada tanggapan dari pihak Inspektorat maupun DPMD Kabupaten Garut. Media masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak. (*)
