Kang Zey
Garutexpo.com – Persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat kembali mendapat sorotan dari Aktivis ’98 Kabupaten Garut, Ateng Sujana. Ia menilai pengelolaan sampah di Kabupaten Garut membutuhkan evaluasi serius dan pembenahan menyeluruh agar tidak berkembang menjadi krisis lingkungan yang semakin sulit dikendalikan.
Dalam keterangannya kepada wartawan Rabu, 3 Juni 2026, Ateng mengaku telah berulang kali menyampaikan kritik dan masukan terkait tata kelola persampahan di Kabupaten Garut. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum terlihat adanya perubahan signifikan yang mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan kritik dan masukan terkait persoalan sampah di Garut. Namun sampai hari ini saya belum melihat adanya itikad baik yang serius untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem yang ada. Karena itu saya kembali mengingatkan agar persoalan ini tidak terus berulang dan menjadi beban bagi masyarakat,” ujar Ateng.
Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai pekerjaan rutin yang hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pemerintah daerah, kata dia, harus mulai membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan lingkungan hidup di masa depan.
“Sampah bukan sekadar urusan mengangkut dan membuang. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu mengurangi volume sampah, mengendalikan dampak lingkungan, dan memberikan solusi jangka panjang. Kalau pola lama terus dipertahankan, maka persoalan yang sama akan terus berulang,” katanya.
### Soroti Kinerja DLH Garut
Ateng secara khusus menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut yang dinilai perlu melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap program dan kebijakan persampahan harus dilakukan secara terbuka demi memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
“Masyarakat berhak mengetahui hasil dari setiap program yang dibiayai oleh uang rakyat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup,” tegasnya.
Ia menilai masih munculnya persoalan sampah di berbagai wilayah menjadi indikasi bahwa sejumlah program belum berjalan optimal. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar persoalan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kalau evaluasi berjalan baik, mestinya persoalan yang sama tidak terus muncul dari tahun ke tahun. Karena itu saya berpendapat pengelolaan sampah di Garut perlu berbenah secara serius dan menyeluruh,” ujarnya.
Ingatkan Pentingnya Menjalankan Kebijakan Nasional
Ateng juga mengingatkan pentingnya pemerintah daerah mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan penanganan sampah melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan yang lebih modern.
Menurutnya, seluruh pemangku kebijakan di daerah harus menjadikan regulasi nasional sebagai pedoman dalam menyusun strategi penanganan sampah agar mampu menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ketika pemerintah pusat sudah memberikan arah kebijakan yang jelas, maka pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri. Jangan sampai ada kesan lambat merespons atau menunda pelaksanaan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan hidup,” katanya.
Minta Gubernur Jawa Barat Ambil Peran
Selain mengkritisi pemerintah daerah, Ateng juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Garut.
Menurutnya, persoalan lingkungan hidup tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kabupaten, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
“Kami berharap gubernur tidak hanya memberikan perhatian dalam bentuk pernyataan, tetapi juga melalui langkah-langkah konkret yang dapat mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Garut,” ungkapnya.
Siapkan Kajian dan Rekomendasi
Sebagai bentuk keseriusannya, Ateng mengaku tengah menyiapkan kajian serta sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan instansi terkait.
Kajian tersebut berisi berbagai catatan mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Garut beserta langkah-langkah yang dinilai perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mendorong perbaikan. Persoalan sampah adalah persoalan bersama yang harus diselesaikan secara serius karena menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil akan terus mengawal isu lingkungan hidup agar tetap menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan sekarang sebelum persoalan sampah berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kami akan terus mengingatkan. Karena ketika lingkungan rusak, yang merasakan dampaknya bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pembenahan harus dilakukan sekarang, bukan nanti,” tandasnya.(*)
