Kang Zey
GARUTEXPO– Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan keprihatinan terkait pemasangan stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran pada bantuan sosial (bansos) dari Perum Bulog. Dalam konferensi pers pada Kamis (25/1/2024), Marwata memperingatkan tentang kemungkinan konflik kepentingan selama Pemilu 2024.
“Sering kadang-kadang orang berdalih ya, ‘Oh yang penting bantuan sampai,’ tidak mengambil keuntungan berupa uang. Keuntungan itu kan tidak harus dalam bentuk materi, uang, ya, image kan juga sebuah keuntungan, apalagi ketika itu terjadi di saat seperti ini, pada saat Pemilu di mana para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan berlogo paslon,” ungkap Marwata pada Jumat (26/1/2024).
Marwata menekankan bahwa masyarakat penerima bansos perlu memahami bahwa bantuan tersebut berasal dari keuangan negara, bukan dari pasangan calon tertentu. Dia menyarankan agar paket bansos disertai informasi mengenai ketiga paslon untuk menghindari konflik kepentingan.
KPK berharap Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, dapat melakukan koreksi terhadap praktik-praktik semacam ini. Sebelumnya, akun Twitter @Miduk17 memposting beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran, dianggap sebagai bagian dari kampanye.
Perum Bulog membantah keterlibatan politik, dengan Manajer Humas dan Kelembagaan Tomi Wijaya menegaskan bahwa Bulog menjual beras tanpa atribut politik.(*)
