GARUTEXPO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten, yang berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Senin (01/04/2024).
Dalam acara tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan ini dapat dihasilkan perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kolaborasi yang kuat antara Pemkab Garut, DPRD, dan masyarakat.
“Dari musyawarah itu tentu kita akan menarik suatu kesimpulan, prioritas mana yang akan didahulukan untuk ditangani oleh kita bersama. Untuk bisa mencapai apa harapan yang kita inginkan, yaitu Garut bahagia, tentu kita harus melakukan kolaborasi, jadi tidak ada satu kata yang lebih baik daripada kolaborasi,” ujar Barnas.
Barnas juga menekankan pentingnya inovasi, sinergi dengan DPRD, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang aman dan nyaman, karena menurutnya DPRD sebagai wakil rakyat nanti akan memberi masukan-masukan, sehingga nantinya bisa menghasilkan keputusan anggaran yang sudah terpadu dengan harapan masyarakat.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ayi Suryana, mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang sebagai langkah strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan visi Indonesia emas 2045. Ia menyatakan bahwa Musrenbang ini merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
“Untuk itu melalui forum Musrenbang ini, diharapkan akan disepakatinya berbagai kebijakan strategis, target sasaran, serta program prioritas pembangunan Kabupaten Garut ke depan, dalam upaya perumusan visi misi Kabupaten Garut Tahun 2025-2045,” tuturnya.
Ayi juga berharap pemerintah daerah dapat lebih memfokuskan arah kebijakan pembangunan yang disesuaikan untuk menunjang visi Indonesia emas 2045 yaitu negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta berbagai perubahan kondisi lingkungan yang begitu cepat, baik yang akibatkan oleh perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun berbagai perubahan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga dapat betul-betul memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
“Untuk itu, melalui pelibatan DPRD secara aktif dan intensif dalam setiap tahapan dan proses penyusunan perencanaan pembangunan, diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, terkait berbagai kebijakan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Didit Fajar Putradi, menegaskan bahwa acara tersebut merupakan langkah lanjutan dari serangkaian pertemuan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyepakati sasaran, prioritas, visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2025 hingga 2045.
Dalam forum tersebut, berbagai indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka telah ditetapkan sebagai target untuk periode tersebut.
Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) juga telah disesuaikan sesuai dengan arahan dari Amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas, yang mencakup 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, serta 45 indikator utama pembangunan.
Didit menjelaskan beberapa target indikator makro untuk tahun 2025 hingga 2045, termasuk IPM, laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Misalnya, IPM yang pada tahun 2023 mencapai 69,22 poin, ditargetkan mencapai 69,51 poin pada tahun 2025 dan 80,63 poin pada tahun 2045.
Sementara itu, angka kemiskinan yang pada tahun 2023 sebesar 9,77% diharapkan turun menjadi 9,21% pada tahun 2025 dan 5,7% pada tahun 2045. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini mencapai 7,33% di tahun 2023, ditargetkan turun menjadi 7,03% pada tahun berikutnya dan 5,01% pada tahun 2045.
Selain itu, indeks Gini dan pendapatan per kapita juga menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan tersebut. Diharapkan, dengan penetapan target-target tersebut, Kabupaten Garut dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.(*)