Kang Zey
Garutexpo.com – Upaya pemerintah melakukan pembenahan dan pembersihan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan di tingkat pusat. Forum Masyarakat Pemerhati Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Garut mendesak agar langkah bersih-bersih tersebut juga menyasar daerah, termasuk mengusut dugaan praktik konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program MBG.
Koordinator Forum Masyarakat Pemerhati MBG Kabupaten Garut, Farid Anfasan Muluk, mengatakan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG justru dinilai lebih masif terjadi di tingkat daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses pengawasan berjalan hingga ke tingkat kabupaten dan kota agar tujuan program tidak tercederai oleh kepentingan tertentu.
“Upaya bersih-bersih di lingkungan BGN tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pusat. Dugaan praktik jual beli titik lokasi SPPG dan konflik kepentingan justru banyak dikeluhkan di daerah. Karena itu, pembersihan harus dilakukan secara efektif hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” ujar Farid, Kamis (4/6/2026).
Farid mengungkapkan, pihaknya menerima berbagai informasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah dalam bisnis yang berkaitan dengan mitra BGN sebagai pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius dari BGN dan Satuan Tugas BGN tingkat pusat.
Ia mendesak agar tim dari BGN pusat turun langsung ke Kabupaten Garut untuk melakukan pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah dapur MBG yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
“Kami meminta BGN dan Satgas BGN pusat datang langsung ke Garut. Ada dugaan beberapa pejabat memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dapur MBG. Ini perlu diverifikasi secara terbuka dan objektif agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” katanya.
Selain itu, Forum Masyarakat Pemerhati MBG berencana melakukan audiensi dengan DPRD Garut dalam waktu dekat. Mereka juga akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan serta investigasi terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
Menurut Farid, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Pemerintah harus melihat langsung bagaimana pelaksanaan MBG di daerah. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru disalahgunakan dan sarat dengan konflik kepentingan,” tegasnya.
Ia bahkan menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari BGN dalam menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut, pihaknya siap membawa persoalan itu ke tingkat nasional melalui aksi di Jakarta.
“Jika BGN tidak segera bertindak, kami akan melakukan aksi ke Jakarta untuk meminta praktik-praktik yang diduga tidak sehat dalam pelaksanaan MBG di Garut segera ditertibkan. Kami juga meminta adanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga,” ujarnya.
Farid juga menyoroti adanya dugaan pejabat yang memiliki peran ganda dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, apabila benar terdapat pejabat yang terlibat dalam struktur satgas sekaligus memiliki kepentingan bisnis pada dapur MBG, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius.
“Apabila ada pejabat yang berada dalam satgas tetapi di sisi lain juga memiliki atau mengelola dapur MBG, tentu hal itu harus diperiksa. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai berbagai dugaan yang disampaikan Forum Masyarakat Pemerhati MBG Kabupaten Garut.(*)
