Kang Zey
Garutexpo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari masyarakat. Namun di balik besarnya anggaran negara yang digelontorkan, muncul pertanyaan kritis: apakah manfaat ekonomi program tersebut benar-benar dirasakan rakyat kecil?
Sorotan itu disampaikan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), Holil Aksan Umarzen. Ia menegaskan dirinya mendukung penuh program MBG karena memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menekan angka stunting.
Menurut Holil, tidak ada yang meragukan manfaat pemberian makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, kuat, dan produktif.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan negara harus mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, bukan hanya sebatas membagikan makanan kepada para siswa.
“MBG jangan hanya dipandang sebagai program memberi makan anak sekolah. Dengan anggaran yang sangat besar, seharusnya program ini menjadi penggerak ekonomi rakyat dari bawah,” ujar Holil, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari semestinya membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, pedagang pasar tradisional hingga pelaku UMKM lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Menurutnya, jika dikelola secara tepat, MBG dapat menjadi pasar raksasa bagi produk-produk lokal yang selama ini sering kesulitan mendapatkan akses pasar yang stabil.
“Uang negara yang dibelanjakan harus kembali berputar di tengah masyarakat. Jangan hanya berhenti di segelintir pihak. Efek ekonominya bisa sangat besar apabila melibatkan pelaku usaha lokal secara luas,” katanya.
Holil juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran publik bernilai fantastis tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan dilakukan dan siapa saja yang memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut.
“Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengadaannya, siapa yang terlibat, siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi, dan sejauh mana peluang itu diberikan kepada masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa minimnya keterbukaan hanya akan memunculkan spekulasi dan kecurigaan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya memiliki tujuan sangat baik.
Lebih jauh, Holil mengingatkan agar MBG tidak berubah menjadi proyek rutin yang hanya berfokus pada penyerapan anggaran tanpa memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di daerah.
“Jangan sampai anak-anak memang kenyang, tetapi petani tetap kesulitan menjual hasil panennya. Jangan sampai makanan tersaji setiap hari, tetapi UMKM lokal tidak mendapatkan kesempatan ikut tumbuh. Itu bukan tujuan yang kita harapkan,” ujarnya.
Karena itu, PM Gatra mendorong pemerintah untuk memastikan rantai pasok MBG benar-benar berpihak pada ekonomi kerakyatan, memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha lokal, serta memperkuat sistem pengawasan agar program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Bagi Holil, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan atau banyaknya sekolah penerima manfaat. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika program tersebut mampu menciptakan dua dampak sekaligus: meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan membangkitkan ekonomi rakyat.
“Anak-anak harus mendapatkan gizi terbaik. Tetapi pada saat yang sama petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM juga harus merasakan manfaatnya. Jika itu terwujud, MBG akan menjadi program yang benar-benar mengubah Indonesia, bukan sekadar program yang menghabiskan anggaran,” tandasnya.***
