Kang Zey
Garutexpo.com – Rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda bertema Nyuhun Buhun Nata Nagara yang digelar sepanjang Mei 2026 di Jawa Barat menuai sorotan. Pasalnya, Kabupaten Garut tidak termasuk dalam daftar lokasi kegiatan utama, khususnya agenda kirab budaya “Napak Tilas Pajajaran” yang menjadi salah satu acara unggulan.
Kirab budaya tersebut dijadwalkan dimulai dari Keraton Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang, Sabtu (2/5/2026), kemudian berlanjut ke sejumlah daerah, yakni Kabupaten Ciamis (3 Mei), Kabupaten Tasikmalaya (4 Mei), Kabupaten Cianjur (5 Mei), Kota Bogor (6 Mei), Kota Depok (8 Mei), Kabupaten Karawang (9 Mei), Kota Cirebon (10 Mei), hingga berakhir di Kota Bandung pada 16–17 Mei 2026.
Puncak perayaan akan digelar di Pelataran Parkir Barat Gedung Sate, Kota Bandung, dengan menampilkan pertunjukan seni budaya kolosal yang merefleksikan nilai sejarah, leluhur, serta peradaban Sunda Pajajaran. Acara ini direncanakan melibatkan berbagai elemen, mulai dari komunitas budaya, sejarawan, tokoh adat, hingga unsur Forkopimda, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Namun, tidak masuknya Garut dalam rangkaian tersebut menimbulkan tanda tanya dari kalangan pemerhati sejarah dan budaya.
Kang Oos Supyadin, SE., MM., yang merupakan Pemerhati Kesejarahan dan Budaya sekaligus perwakilan Dewan Adat Kabupaten Garut (DAKG) dan Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat, mengaku kaget dan heran atas keputusan panitia.
“Sebagai pemerhati kesejarahan dan budaya, sekaligus mewakili masyarakat Garut, saya merasa kaget dan heran. Kenapa pihak panitia Milangkala Tatar Sunda dari Pemprov Jabar tidak memilih Garut sebagai bagian dari Napak Tilas Pajajaran,” ujar kang Oos kepada Garutexpo.com, Sabtu, 2 Mei 2026.
Menurutnya, secara historis Garut memiliki keterkaitan kuat dengan perjalanan sejarah Kerajaan Pajajaran, khususnya terkait penyelamatan Mahkota Binokasih.
“Dalam catatan sejarah sangat jelas bahwa pasca runtuhnya Kerajaan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi, Mahkota Binokasih sempat diamankan terlebih dahulu di Kerajaan Limbangan, Garut. Jalur yang digunakan saat itu melalui pantai selatan untuk menghindari kejaran pasukan Banten, sebelum akhirnya diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang,” jelasnya.
Ia menilai, fakta sejarah tersebut seharusnya menjadi dasar kuat untuk memasukkan Garut dalam rute Napak Tilas Pajajaran.
“Dengan tidak disebutnya Garut dalam rangkaian Napak Tilas Pajajaran, maka Milangkala Tatar Sunda seperti ada yang kurang, bahkan seperti ada yang hilang,” tambahnya.
Kang Oos berharap masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi panitia penyelenggara, sekaligus mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Semoga masukan ini bisa sampai kepada pihak panitia dan tentunya kepada Gubernur Jawa Barat, agar ke depan rangkaian kegiatan budaya seperti ini bisa lebih komprehensif dan merepresentasikan sejarah secara utuh,” tuturnya.***
