Kang Zey
Garutexpo.com — Polemik kegiatan wisata rombongan pendidikan ke Pangandaran yang menyeret lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, kian melebar dan memunculkan tanda tanya baru di tengah publik. Bukan hanya soal sumber pembiayaan dan transparansi kegiatan, kini perhatian masyarakat mulai mengarah pada siapa penggagas kegiatan, siapa penanggung jawabnya, hingga siapa saja pihak yang sebenarnya terlibat dalam rombongan tersebut.
Fakta terbaru yang diperoleh media menunjukkan bahwa peserta kegiatan wisata itu tidak hanya terdiri dari kepala sekolah dan operator sekolah sebagaimana asumsi awal yang berkembang di masyarakat.
Sejumlah unsur lain di lingkungan pendidikan juga diketahui ikut dalam rombongan, mulai dari staf, pengawas sekolah Kecamatan Sucinaraja, penilik pendidikan Kecamatan Sucinaraja, pengawas sekolah dari Kecamatan Karangpawitan, hingga beberapa mantan aparatur sipil negara (ASN).
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi baru di tengah masyarakat. Publik mulai mempertanyakan apakah kegiatan tersebut benar hanya sebatas agenda operator sekolah, atau justru merupakan kegiatan dengan koordinasi yang lebih luas di lingkungan pendidikan.
Sorotan itu semakin menguat setelah sebelumnya salah seorang pengawas sekolah Kecamatan Sucinaraja, Hj. Yuniarti, S.Pd., sempat memberikan penjelasan singkat terkait kegiatan tersebut.
“Bukan inisiatif siapa-siapa, itu hanya kegiatan operator sekolah di Sucinaraja,” ujarnya saat dikonfirmasi sebelumnya.
Namun berkembangnya informasi mengenai keterlibatan lintas unsur pendidikan membuat sebagian masyarakat mempertanyakan konsistensi penjelasan tersebut. Pasalnya, kegiatan yang melibatkan kepala sekolah, operator, pengawas, penilik pendidikan hingga mantan ASN, serta berlangsung beberapa hari di luar daerah, dinilai lazimnya memiliki koordinasi yang lebih terstruktur.
Terpisah, salah seorang pengawas sekolah Kecamatan Karangpawitan, Enggang, akhirnya buka suara saat ditemui media di sela kegiatan Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Kecamatan Karangpawitan di Gedung PGRI Kecamatan Karangpawitan, Rabu (13/05/2026).
Dalam keterangannya, Enggang membenarkan dirinya ikut dalam kegiatan wisata ke Pangandaran bersama rombongan pendidikan tersebut. Namun ia menegaskan keikutsertaannya bukan dalam kapasitas agenda pendidikan Kecamatan Karangpawitan.
“Saya ikut karena ada undangan dari pihak-pihak di lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja,” ujarnya.
Enggang juga mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya pernah bertugas sebagai pengawas sekolah di Kecamatan Sucinaraja sebelum dipindahkan ke Kecamatan Karangpawitan. Karena itu, ia mengaku masih memiliki hubungan kedekatan dengan lingkungan pendidikan di wilayah tersebut.
Menurutnya, polemik yang terus berkembang seharusnya bisa diselesaikan melalui penjelasan terbuka kepada publik agar tidak terus memunculkan spekulasi.
“Kalau menurut saya, lebih baik dijelaskan terbuka saja supaya publik juga memahami,” katanya.
Di tengah polemik yang semakin melebar, perhatian publik kini juga tertuju pada langkah resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Sadidah, sebelumnya disebut akan melakukan follow up terkait polemik wisata tersebut.
Namun hingga kini, hasil penelusuran maupun langkah konkret yang dilakukan belum disampaikan secara resmi kepada publik.
Media mengaku telah sedikitnya tiga kali melakukan upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan perkembangan hasil tindak lanjut tersebut. Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat jawaban resmi yang diberikan.
Belum adanya penjelasan resmi membuat ruang pertanyaan publik semakin melebar. Polemik yang awalnya hanya berkaitan dengan kegiatan wisata bersama kini berkembang menjadi konflik internal, saling tuding antar rekan profesi pendidikan, hingga menyeret sejumlah pihak di luar lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja.
Sebelumnya, nama Ade Awan sempat disebut dalam percakapan internal sebagai sosok yang diduga memberikan informasi kepada media terkait kegiatan wisata tersebut. Namun tudingan itu dibantah keras oleh Ade Awan yang menegaskan dirinya tidak pernah memberikan informasi sebagaimana asumsi yang berkembang.
Sementara itu, Muchsin, S.Pd., yang disebut sempat melontarkan tudingan tersebut, hingga kini belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp, meski nomor telepon disebut dalam kondisi aktif dan akun terlihat online.
Kini, substansi utama yang sejak awal menjadi perhatian publik kembali mengemuka, yakni bagaimana mekanisme kegiatan itu disusun, siapa penanggung jawabnya, bagaimana pola pembiayaannya, serta apakah kegiatan tersebut telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Sebab ketika penjelasan resmi belum juga muncul, polemik yang semula bersifat internal perlahan berubah menjadi perhatian publik yang lebih luas. Tidak sedikit pihak kini menunggu siapa yang akhirnya bersedia membuka seluruh fakta secara terang dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.***
