Kang Zey
Garutexpo.com – Keberangkatan puluhan kepala sekolah tingkat SMP di Kabupaten Garut ke Yogyakarta dalam kegiatan bertajuk arisan dan study tour mulai menjadi sorotan publik. Rombongan yang tergabung dalam komunitas kepala sekolah perempuan atau “Srikandi” itu diketahui berangkat, Rabu sore, 13 Mei 2026.
Sorotan muncul setelah adanya dugaan bahwa perjalanan tersebut tidak sepenuhnya dibiayai secara pribadi oleh peserta, melainkan mendapat fasilitas dari perusahaan penyedia buku yang selama ini menjalin hubungan kerja sama dengan sekolah-sekolah.
Ketua Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA), Hersan Basri, menilai apabila benar terdapat fasilitas perjalanan dari vendor buku kepada para kepala sekolah, maka hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Hersan, dunia pendidikan seharusnya menjadi contoh integritas dan independensi dalam pengambilan kebijakan, bukan justru membuka ruang yang dapat memunculkan konflik kepentingan dengan pihak penyedia barang dan jasa pendidikan.
“Kalau benar keberangkatan ini difasilitasi oleh perusahaan buku yang memiliki hubungan bisnis dengan sekolah, maka publik patut mempertanyakan motif dan dampaknya terhadap independensi kebijakan sekolah dalam pengadaan buku maupun kebutuhan pendidikan lainnya,” ujar Hersan kepada Garutexpo.com, Kamis siang, 14 Mei 2026.
Ia menjelaskan bahwa gratifikasi tidak selalu berbentuk uang tunai. Fasilitas perjalanan wisata, tiket, penginapan, konsumsi hingga hiburan juga dapat dikategorikan sebagai gratifikasi apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima.
Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Hersan juga mengaku memiliki data terkait dugaan hubungan antara kegiatan study tour tersebut dengan vendor buku tertentu.
“Kami menduga ada sekitar 22 kepala sekolah Srikandi yang membeli buku dari Laskar Pelangi sehingga mendapatkan fasilitas study tour ke Jogja. Kami juga punya data terkait hal itu,” kata Hersan.
Selain itu, KIBMA berencana membawa persoalan tersebut ke forum audiensi bersama DPRD Garut guna meminta adanya penelusuran lebih lanjut terhadap sumber pembiayaan kegiatan tersebut.
“Untuk memastikannya kami juga akan melakukan audiensi di DPRD Garut dan akan membahas persoalan tersebut dalam audiensi nanti,” tambahnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut, salah seorang kepala sekolah peserta kegiatan, Lia Wilianti, membantah adanya keterlibatan vendor buku dalam keberangkatan rombongan ke Yogyakarta.
“Tidak ada vendor buku. Ini murni grup ibu-ibu arisan. Jadi kalau ada yang dapat arisan pasti disisihkan atau ditabungkan untuk suatu saat jalan-jalan bersama,” ujar Lia saat dikonfirmasi Garutexpo.com melalui sambungan WhatsApp, Kamis malam, 14 Mei 2026.
Lia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bersifat internal dan dibiayai secara mandiri oleh anggota kelompok arisan. Ia menyebutkan, anggota arisan terdiri dari 15 orang yang merupakan kepala sekolah aktif, keluarga kepala sekolah, serta kepala sekolah yang sudah pensiun. Bahkan, kata dia, ketua kelompok arisan tersebut juga merupakan kepala sekolah yang telah pensiun.
Menurutnya, jumlah peserta yang ikut berangkat mencapai sekitar 24 orang karena beberapa anggota turut membawa anak dan suami.
“Besok juga pulang lagi,” katanya singkat.
Polemik study tour para kepala sekolah ini kini menjadi perhatian publik di Kabupaten Garut. Sejumlah pihak mendorong agar seluruh sumber pembiayaan kegiatan dibuka secara transparan guna menghindari munculnya dugaan praktik gratifikasi terselubung di lingkungan pendidikan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah.***
