Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik pemotongan rambut terhadap 18 siswi SMKN 2 Garut terus menjadi perhatian publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung menangani persoalan tersebut dengan membawa para siswi ke salon untuk merapikan rambut mereka usai insiden razia yang viral di media sosial.
Langkah cepat yang dilakukan Dedi Mulyadi itu mendapat sorotan luas dari masyarakat. Terlebih, kasus tersebut sebelumnya memicu gelombang kritik karena dinilai menyangkut hak dan psikologis para siswi.
Dedi mengatakan, seluruh siswi yang terdampak telah bertemu langsung dengannya bersama orang tua masing-masing. Ia memastikan kondisi mereka kini mulai membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perhatian khusus.
“Anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon. Kemarin sudah saya kirim, jumlahnya 18 orang, sudah selesai,” ujar Dedi, Rabu (6/5/2026).
Meski demikian, Dedi belum menjelaskan secara detail terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah maupun oknum guru yang terlibat dalam razia tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan lengkap yang akan disampaikan melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya.
“Nanti ada tayangannya sore ini di YouTube saya agar bisa dilihat jelas apa yang dilakukan,” katanya.
Kasus ini mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah siswi berhijab menangis histeris usai rambut mereka dipotong di lingkungan sekolah. Dalam video tersebut, para siswi terlihat menolak tindakan pemotongan rambut yang disebut dilakukan tanpa persetujuan.
Razia dilakukan dengan alasan penegakan aturan sekolah terkait rambut yang dianggap diwarnai. Namun cara yang digunakan menuai kecaman karena dinilai tidak manusiawi dan berlebihan.
Informasi yang beredar menyebutkan, pemotongan rambut dilakukan oleh oknum guru bimbingan konseling atas dugaan arahan wali kelas sesaat setelah kegiatan olahraga. Para siswi juga disebut diminta membuka hijab sebelum pemeriksaan dilakukan.
Hingga saat ini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Banyak pihak mendesak adanya evaluasi terhadap pola pendisiplinan di sekolah agar kejadian serupa tidak kembali terulang.***
