Kang Zey
Garutexpo.com – Potret dunia pendidikan di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam dan banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Garut, masih ditemukan anak-anak yang terpaksa putus sekolah hanya karena tidak memiliki buku tulis maupun seragam sekolah.
Kondisi tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan. Ia mengaku hingga saat ini terus menerima laporan terkait anak tidak sekolah (ATS) maupun anak putus sekolah dari berbagai kelompok masyarakat, aktivis sosial, hingga pemerhati pendidikan.
“Setiap hari laporan itu terus berdatangan. Kami benar-benar sedang memutar otak bagaimana menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Garut,” ujar Dedi, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, persoalan yang ditemukan di lapangan sangat memprihatinkan. Tidak sedikit anak yang akhirnya memilih berhenti sekolah bukan karena tidak diterima di sekolah, melainkan akibat rasa minder karena keterbatasan ekonomi keluarga.
“Banyak yang tidak habis pikir. Ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak punya buku tulis atau seragam. Mereka malu, minder, akhirnya memilih tidak sekolah,” katanya.
Dedi menilai kondisi tersebut menjadi ironi besar bagi Kabupaten Garut yang selama ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Mulai dari sektor kelautan, perikanan, perkebunan, pertambangan hingga energi panas bumi, semuanya menjadi potensi besar daerah.
Selain itu, di Garut juga berdiri berbagai perusahaan besar, mulai dari perusahaan BUMN, perusahaan nasional hingga perusahaan multinasional pengelola energi panas bumi. Namun ironisnya, kata Dedi, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan hingga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka.
“Kalau melihat kondisi ini seperti pribahasa tikus mati di lumbung padi. Garut kaya sumber daya alam, perusahaan besar banyak, tetapi masih ada anak putus sekolah karena tidak punya alat tulis dan seragam. Ini sangat menyakitkan,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan apakah masyarakat dan para pemangku kepentingan saat ini mulai kehilangan sensitivitas sosial terhadap kondisi pendidikan di lingkungan sekitar.
“Apakah kita sudah kehilangan kepekaan sosial? Atau memang tidak ada yang benar-benar mengorkestrasi gerakan sadar pendidikan di Garut? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab bersama,” tegasnya.
Dedi juga menyoroti rendahnya kontribusi dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Menurutnya, para pelaku usaha yang selama ini memperoleh keuntungan dari Garut seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan sumber daya manusia daerah, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor pendidikan.
“Pertanyaan mendasarnya, di mana peran para pengusaha di Garut? Anda mencari keuntungan di Garut, tetapi tidak pernah serius membantu problem utama Garut, yaitu peningkatan IPM, terutama indeks pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat,” ujarnya.
Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, menurut Dedi, seharusnya menjadi titik refleksi bersama bagi seluruh perusahaan dan pelaku usaha untuk menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat, khususnya sektor pendidikan.
“Melalui momentum Iduladha ini kami mengajak seluruh pelaku usaha di Garut untuk berkorban demi Garut yang lebih baik. Masa iya banyak perusahaan multinasional dan perusahaan BUMN di Garut, tetapi persoalan pendidikan dasar seperti ini masih terjadi,” katanya.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai terlalu birokratis dan tidak tepat sasaran. Bahkan menurutnya, ada perusahaan yang mengelola CSR melalui yayasan internal sehingga arah dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“CSR jangan dibuat rumit dengan birokrasi yang berbelit. Ada juga yang dikelola yayasan sendiri milik perusahaan sehingga makin tidak jelas arah bantuannya. Padahal CSR itu wajib dan harus mendukung kemajuan daerah,” tegas Dedi.
Dewan Pendidikan Garut berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Garut mulai lebih fokus membantu sektor pendidikan, baik dari sisi mutu pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Jangan pernah bermain angka-angka dengan masyarakat. Kami setiap hari secara moral terbebani melihat anak-anak putus sekolah hanya karena tidak punya alat tulis atau seragam. Ini persoalan kemanusiaan yang harus diselesaikan bersama,” paparnya.(*)
