Kang Zey
Garutexpo.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah dan pelaksanaan kebijakan daerah. Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program, besarnya anggaran yang terserap, maupun maraknya seremoni pembangunan.
Menurut Jajang, ukuran paling penting dari sebuah kebijakan adalah seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Pemerintahan daerah tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang dilaksanakan, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau banyaknya seremoni pembangunan,” tulis Jajang dalam evaluasinya terhadap kebijakan Bupati Garut, Rabu, 9 September 2026.
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah semestinya mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mempersempit kesenjangan, memperkuat ekonomi rakyat, menghadirkan pelayanan publik yang adil, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata.
Evaluasi tersebut dinilai penting mengingat RPJMD Kabupaten Garut 2025–2029 telah menetapkan visi “Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan” dengan delapan misi pembangunan yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, pengentasan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, lingkungan, hingga ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
Jajang menilai visi dan misi tersebut jangan berhenti sebagai dokumen perencanaan. Seluruh target harus diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, anggaran yang rasional, pelaksanaan yang profesional, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Besar
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kemiskinan.
Mengacu pada data BPS yang dicantumkan Jajang, persentase penduduk miskin Kabupaten Garut pada Maret 2025 berada di angka 9,39 persen, atau sekitar 252,56 ribu orang. Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 9,68 persen.
Namun, menurut Jajang, pemerintah tidak boleh berhenti pada keberhasilan menurunkan angka statistik.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat miskin benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan, memperoleh pekerjaan layak, mendapatkan pendidikan berkualitas, memiliki akses kesehatan yang mudah, serta memperoleh akses ekonomi yang memadai.
“Apakah masyarakat miskin benar-benar naik kelas?” menjadi salah satu pertanyaan kebijakan yang perlu dijawab pemerintah.
Karena itu, penanganan kemiskinan menurutnya harus dilakukan secara multidimensi dan tidak semata-mata mengandalkan bantuan sosial.
Tata Kelola Pemerintahan Diminta Dievaluasi
Jajang juga menyoroti aspek tata kelola pemerintahan. Pemkab Garut dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas organisasi perangkat daerah, kualitas pelayanan publik, profesionalisme ASN, pengisian jabatan kosong, kesesuaian kompetensi pejabat, pengawasan internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Menurutnya, pemerintahan yang baik bukan sekadar pemerintahan yang tertib secara administratif.
Pemerintahan yang baik harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adil, transparan dan dapat diukur.
Ia juga menyinggung pernyataan Pemkab Garut pada Juli 2026 mengenai perlunya percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan harus menjadi agenda serius seluruh perangkat daerah.
APBD Jangan Hanya Diukur dari Serapan
Sorotan berikutnya diarahkan pada pengelolaan APBD.
Jajang mendorong perubahan cara pandang terhadap anggaran daerah. Menurutnya, pertanyaan utama bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apa perubahan yang dihasilkan dari belanja tersebut.
Setiap program harus memiliki indikator hasil yang jelas.
Pembangunan jalan, misalnya, tidak cukup dinilai dari panjang jalan yang berhasil dibangun. Pemerintah juga harus melihat apakah pembangunan tersebut mampu mempercepat mobilitas, menurunkan biaya distribusi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memiliki kualitas yang sesuai standar.
Hal yang sama berlaku pada program pendidikan, kesehatan maupun bantuan sosial.
“Jangan sampai terjadi perencanaan hebat, anggaran besar, tetapi dampaknya kecil,” tegasnya.
Infrastruktur Harus Berkualitas, Bukan Sekadar Terbangun
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Jajang menilai jalan rusak bukan hanya persoalan teknis, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Mulai dari meningkatnya biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, akses anak menuju sekolah, akses pasien ke fasilitas kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus mengedepankan kebutuhan, pemerataan, kualitas dan keberlanjutan.
Pengawasan proyek juga harus diperkuat agar tidak terjadi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan tanpa alasan kuat, lemahnya pengawasan lapangan, maupun pembangunan yang cepat mengalami kerusakan.
Pendidikan dan Kesehatan Harus Merata
Di sektor pendidikan, pemerintah didorong mengevaluasi akses pendidikan bagi keluarga miskin, angka putus sekolah, kualitas dan pemerataan guru, sarana prasarana, pendidikan vokasi, literasi digital serta keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Jajang mengingatkan agar pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik sekolah.
Sementara di sektor kesehatan, pelayanan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota. Masyarakat perdesaan dan wilayah dengan akses geografis sulit juga harus memperoleh pelayanan yang setara.
Evaluasi dinilai perlu mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, distribusi dokter dan tenaga medis, kualitas Puskesmas, pelayanan ibu dan anak, penanganan stunting, kesehatan masyarakat miskin, ketersediaan obat, sistem rujukan serta waktu tempuh masyarakat menuju fasilitas kesehatan.
Ekonomi Rakyat Jangan Kalah oleh Proyek
Garut, kata Jajang, memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan berbagai produk unggulan lokal.
Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat diubah menjadi nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat akses permodalan, pendampingan UMKM, hilirisasi produk pertanian, pemasaran digital, koperasi, akses pasar, industrialisasi berbasis potensi lokal serta kemitraan pelaku usaha kecil dengan dunia usaha.
“Jangan sampai Garut hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah sementara nilai tambah ekonominya dinikmati daerah lain,” ujarnya.
Data Kemiskinan dan Bansos Harus Dibenahi
Jajang juga menilai reformasi data menjadi hal penting dalam pengentasan kemiskinan.
Data kemiskinan harus terintegrasi dengan data pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kepemilikan rumah, kondisi ekonomi keluarga dan akses terhadap pelayanan dasar.
Dengan basis data yang lebih baik, pemerintah dapat menentukan intervensi secara lebih tepat, apakah sebuah keluarga membutuhkan bantuan sosial, pekerjaan, modal usaha, maupun intervensi pendidikan.
“kemiskinan tidak boleh dikelola hanya sebagai angka statistik,” tulisnya.
Lingkungan hingga Pemerataan Pembangunan
Persoalan lingkungan dan kebencanaan juga diminta masuk dalam evaluasi kebijakan. Dengan karakter geografis Garut yang memiliki berbagai potensi risiko bencana, pembangunan dinilai harus memperhatikan daya dukung lingkungan.
Evaluasi antara lain menyangkut tata ruang, kawasan rawan bencana, pengelolaan DAS, pengendalian alih fungsi lahan, sampah, kualitas air, kawasan pesisir, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan juga harus lebih merata antara desa dan kota. Pemerintah perlu memiliki pemetaan wilayah untuk mengetahui daerah yang tertinggal, persoalan yang dihadapi dan kebutuhan anggaran untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
ASN Harus Profesional dan Berbasis Kompetensi
Dalam reformasi birokrasi, Jajang menekankan pentingnya profesionalisme ASN.
Pengangkatan, rotasi, promosi dan penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, integritas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mendorong penguatan sistem merit, evaluasi kinerja pejabat serta pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan.
“Reformasi birokrasi harus terasa di meja pelayanan masyarakat, bukan hanya terlihat dalam dokumen,” tegasnya.
Dorong Tujuh Agenda Evaluasi Terbuka
Sebagai akademisi dan pengamat kebijakan publik, Jajang mendorong Bupati Garut menjadikan tujuh agenda sebagai bahan evaluasi terbuka.
Pertama, audit kebijakan prioritas dengan mengevaluasi program berdasarkan anggaran, target, capaian dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kedua, evaluasi APBD berbasis outcome, sehingga setiap belanja dapat dijelaskan manfaat dan dampaknya.
Ketiga, mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemetaan keluarga miskin berbasis wilayah.
Keempat, pemerataan pendidikan dan kesehatan dengan menetapkan wilayah prioritas yang kekurangan fasilitas dan tenaga pelayanan dasar.
Kelima, memperbaiki kualitas infrastruktur melalui penguatan perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pemeliharaan.
Keenam, memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan, terutama memastikan penempatan ASN berbasis kompetensi, kinerja, integritas dan ketentuan hukum.
Ketujuh, membuka ruang evaluasi publik secara berkala dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, media, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan DPRD.
Garut Butuh Bukti Perubahan
Jajang menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana visi Garut Hebat dan Berkelanjutan telah diwujudkan.
Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah, menurutnya, adalah target apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, berapa anggaran yang telah digunakan, apa dampaknya bagi masyarakat, serta langkah koreksi apa yang akan dilakukan.
Ia juga mengingatkan agar kritik tidak dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintah.
Sebaliknya, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani membuka data, menerima kritik, mengakui kekurangan dan melakukan koreksi.
“Evaluasi adalah instrumen untuk memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Pada akhirnya, Jajang menegaskan bahwa Garut tidak membutuhkan sekadar banyak program, melainkan program yang tepat. Bukan sekadar anggaran besar, tetapi anggaran yang menghasilkan. Bukan birokrasi yang sekadar sibuk, tetapi birokrasi yang bekerja dan melayani.
Dan yang paling penting, menurutnya, Garut tidak membutuhkan sekadar slogan pembangunan, tetapi bukti perubahan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si.
Akademisi/Pengamat Kebijakan Publik.
