Kang Zey
GARUTEXPO – Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), Asep Nurjaman, mendesak agar Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dibubarkan karena dianggap gagal menjalankan fungsinya. Menurut Asep, lemahnya pengawasan KP3 khususnya oleh Dinas Pertanian telah membuka celah bagi para mafia untuk menyalahgunakan pupuk bersubsidi.
Asep mengungkapkan bahwa KP3 yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi distribusi pupuk dan pestisida justru menjadi wadah bagi oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.
“Dibiarkan saja, harusnya KP3 dibubarkan karena fungsinya tidak jelas. Mereka ini kan seharusnya berada di bawah Dinas Pertanian sebagai dinas teknis, namun yang terjadi pengawasan justru lemah,” kata Asep dalam keterangannya kepada garutexpo.com, Jum’at, 01 November 2024.
Ia juga menyoroti peran Dinas Pertanian yang dinilai tidak mampu memastikan data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi terdata dengan benar, sehingga memunculkan masalah seperti pupuk yang tidak tepat sasaran dan tidak merata kepada petani yang membutuhkan.
Asep menjelaskan bahwa rantai distribusi pupuk bersubsidi saat ini menjadi lahan subur bagi permainan agen dan distributor yang bekerja sama dengan kios-kios tertentu.
“Kenapa distribusi pupuk tidak merata? Kenapa selalu bocor ke pasar-pasar lain? Seharusnya ada tindakan tegas terhadap distributor atau agen yang nakal, cabut izinnya dan laporkan ke Kementerian Pertanian,” lanjutnya.
Ia juga menyebut adanya indikasi nepotisme dan monopoli yang dilakukan oleh para distributor, yang beroperasi tanpa adanya sanksi dari KP3 atau Dinas Pertanian. Menurut Asep, kondisi ini menunjukkan pembiaran yang dilakukan oleh KP3 dan semakin memperkuat dugaan bahwa keberadaan KP3 hanya memperburuk sistem distribusi pupuk bersubsidi.
“Jadi untuk apa KP3 dibentuk kalau fungsinya tidak dijalankan? Bubarkan saja,” tandas Asep dengan tegas.(*)
