in

Ribuan Guru Honorer Gurudug Gedung DPRD Garut

Guru honorer demo

GARUTEXPO– Ribuan anggota dari Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin, 25 Maret 2024. Aksi tersebut bukan hanya sebagai upaya untuk menuntut hak-hak mereka, tetapi juga sebagai wadah bagi suara individu seperti Encep Sukandar, seorang guru di SDN Sukajaya 2 Kecamatan Sukaresmi yang telah menjadi honorer selama 17 tahun.

Dalam pernyataannya di Gedung DPRD, Encep menyoroti ketidakadilan dalam penetapan formasi guru oleh pemerintah daerah, yang hanya mengalokasikan 600 formasi untuk ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi.

“Kenapa formasi guru pemerintah daerah bersikukuh di 600, sementara kami ini kurang lebih 3000. Hanya diberi formasi 600. Sisanya akan diberikan NIP dengan gaji yang tidak bertambah sama sekali, sama saja bohong,” tandas Encep.

Dia juga mengecam kebijakan pemerintah yang memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) kepada para guru honorer tanpa peningkatan gaji yang sesuai dengan statusnya.

“Apakah se lelucon itu marwah guru di mata pemerintah? Apakah hanya dengan SK dan itu saja pemerintah sudah merasa puas memperjuangkan honorer? Hanya dengan melaksanakan amanat undang-undang 2024 zero honorer, yang penting tuntas aja gitu? Yang zero itu justru malah pendapatannya. Kami mohon kejelasan dari pemerintah daerah kenapa,” ungkap Encep dengan nada kecewa.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian yang setara kepada guru honorer seperti halnya tenaga pendidik (tendik), karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan.

“Kami bukannya sirik dengan tenaga pendidikan (tendik), tapi ini orang-orang tendik juga jangan terlalu euforia dengan jumlah yang baik, karena itu bukan hanya untuk tendik, tapi untuk instansi yang lain. Ini kok kesannya memanfaatkan situasi saat teknis dibuka akhirnya buru-buru untuk memasukkan formasinya. Lupa kalau profesi itu tidak akan lahir tanpa guru,” tuturnya.

Encep juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah tidak lagi menyembunyikan kebijakan di balik alasan kurangnya anggaran.

“Dalam konteks ini, apa yang kami butuhkan adalah keadilan, bukan sekadar alasan kurangnya anggaran. Kami meminta transparansi dan kejelasan dari pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi kami,” tegas Encep.

Dengan pernyataannya yang lugas dan tegas, Encep Sukandar menjadi salah satu suara yang menggambarkan ketidakpuasan dan kekecewaan para guru honorer di Kabupaten Garut.(*)

Ditulis oleh Kang Zey

Pj. Bupati Garut Dorong Kualifikasi Tinggi di Disdukcapil Garut

Hendra Gumilar Divisi Hukum Apdesi Kabupaten Garut Kritik LSM Gementara dalam Audensi dengan kepala Desa