Kang Zey
GARUTEXPO – Pernyataan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Mulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, terkait realisasi dana sebesar Rp235 juta, menuai kecaman tajam dari warga. Mereka menyebut pernyataan Ketua BUMDes, Solaha, sebagai bohong dan tidak sesuai fakta di lapangan.
Dimana sebelumnya, tokoh masyarakat Desa Tanjung Mulya berinisial Y, mempertanyakan kejelasan penggunaan dana BUMDes yang bersumber dari alokasi Dana Desa tersebut.
Menurutnya, hingga kini belum ada kegiatan nyata yang terlihat, khususnya di sektor pertanian sebagaimana yang dijanjikan.
“Anggaran BUMDes sudah disalurkan, tapi sampai sekarang belum ada kegiatan nyata. Kami sebagai warga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya,” ujar Y kepada garutexpo.com, Selasa (17/6/2025).
Y juga menyoroti absennya kantor BUMDes di desa, yang dinilainya sebagai bentuk ketidakseriusan dalam pelayanan publik.
“Di desa juga tidak ada kantor BUMDes. Ini jelas sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa rekening BUMDes kini diduga berada di bawah kendali langsung Kepala Desa Tanjung Mulya. Hal ini memunculkan kecurigaan terkait legalitas dan pengelolaan dana desa yang seharusnya dikelola secara profesional dan transparan.
Warga pun mendesak pihak Kecamatan Pakenjeng dan Inspektorat Garut untuk segera melakukan audit menyeluruh dan evaluasi terhadap program BUMDes di Desa Tanjung Mulya.
“Sebaiknya ada audit dan klarifikasi dari pihak berwenang, agar persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan,” tegas Y.
Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua BUMDes Tanjung Mulya, Solaha, mengklaim bahwa dana BUMDes telah direalisasikan sebesar 60 persen untuk menyewa lahan pertanian milik warga bernama Kosim dan Joni. Ia menyebut jenis tanaman yang dikembangkan adalah cabai, jagung, dan padi.
“Hasil panennya akan dibagi, 70 persen untuk BUMDes dan 30 persen untuk petani penggarap. Sisanya, 40 persen dana masih aman di tangan bendahara,” ujar Solaha saat dikonfirmasi garutexpo.com lewat sambungan WhatsApp, Selasa, 17 Juni 2025.
Namun, klaim tersebut justru dibantah keras oleh warga. Mereka menyebut nama Kosim dan Joni sebagai tokoh fiktif dalam konteks pertanian.
“Kosim dan Joni bukan petani. Mereka kerja di luar kota, jadi bagaimana bisa lahannya disewa untuk bertani? Itu bohong dan pernyataan palsu,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya kepada garutexpo.com, Rabu, 18 Juni 2025.
Tak hanya itu, warga juga menantang pernyataan soal keberadaan sisa dana di bendahara. Mereka meyakini dana yang disebut-sebut masih tersimpan, justru tidak lagi berada di pengurus BUMDes, melainkan diduga telah dipegang langsung oleh kepala desa.
“Kalau betul sudah disalurkan 60 persen, mana buktinya? Berapa yang diterima Kosim dan Joni? Ini harus segera diaudit!” tandas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Pakenjeng belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang mencuat di Desa Tanjung Mulya.
Masyarakat pun berharap aparat pengawas segera bertindak agar dana desa tidak disalahgunakan dan kepercayaan publik terhadap program BUMDes tetap terjaga.***
