Kang Zey
Garutexpo.com – Ketua Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (BK-RI) DPD Provinsi Jawa Barat, Rudy Ugt, menyampaikan kritik keras sekaligus seruan tegas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menilai DPR belum sepenuhnya menjalankan amanah konstitusi dengan berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan masih sering terjebak pada kepentingan politik partai.
Menurut Rudy, DPR sebagai lembaga perwakilan seharusnya berdiri di garis depan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPR, kata dia, adalah alat perjuangan rakyat, bukan alat partai untuk mempertahankan kekuasaan.
“Kami minta DPR serius dalam pelaksanaan kinerjanya, benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar menjaga kepentingan partai politik. Kalau DPR gagal menjalankan amanah ini, maka pengkhianatan terbesar justru terjadi kepada rakyat sendiri,” tegas Rudy, Sabtu (23/8/2025).
Integritas DPR Dipertanyakan
Rudy menilai, dalam banyak kebijakan yang lahir, kepentingan rakyat sering kali hanya dijadikan jargon politik. Ia mengingatkan agar anggota DPR tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama.
“Jangan sampai kekuasaan menjadi objek kebijakan, di mana kebijakan dibuat hanya untuk mempertahankan kursi kekuasaan. Kebijakan seharusnya melayani masyarakat, bukan menjaga kepentingan elite politik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye harus diwujudkan secara nyata. Menurutnya, rakyat berhak menagih janji, sementara DPR memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menepatinya.
Pemuda sebagai Ujung Tombak Bangsa
Selain menyoroti integritas DPR, Rudy juga menegaskan pentingnya peran DPR dalam mendorong regenerasi pemuda. Baginya, pemuda adalah kekuatan terbesar bangsa yang harus diberi ruang, kesempatan, dan fasilitas agar mampu berkontribusi dalam pembangunan.
“Jangan ada lagi diskriminasi politik terhadap pemuda. Pemerintah bersama DPR harus memfasilitasi regenerasi muda sesuai dengan peraturan perundangan. PP Nomor 41 Tahun 2011 sudah jelas mengatur tentang kewirausahaan, kepeloporan, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan. Tinggal dijalankan secara konsisten,” katanya.
Rudy juga menyinggung masalah sosial yang kerap menjerat pemuda, mulai dari pergaulan bebas hingga penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hal tersebut bisa ditekan jika ada pengawasan serius hingga ke pelosok pedesaan, dibarengi pembinaan moral, etika, dan regulasi yang jelas.
Sorotan pada Pemerintah Daerah dan Anggaran Kepemudaan
Lebih lanjut, Rudy menyoroti lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program kepemudaan. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan sering kali hanya berhenti pada dokumen tanpa realisasi nyata di lapangan.
“Anggaran program kepemudaan hanya seperti nama di atas kertas. Faktanya, kinerjanya tidak jelas. Ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari DPR terhadap pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tanpa pengawasan yang ketat dari DPR, program kepemudaan akan terus menjadi proyek formalitas. Padahal, menurutnya, pemuda membutuhkan dukungan fasilitas, infrastruktur, serta ruang kreatif yang nyata agar bisa tumbuh menjadi agen perubahan.
Desakan BK-RI Jabar
Di akhir pernyataannya, Rudy menegaskan sikap OKP BK-RI Jawa Barat yang menuntut DPR untuk meningkatkan fungsi pengawasan, terutama terhadap sarana dan prasarana kepemudaan. Ia menilai ketepatan waktu, ketepatan guna, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran program menjadi faktor penting yang harus dijaga.
“Tanpa dukungan penuh dari negara, sulit bagi pemuda untuk berkembang. Kalau negara ingin pemuda menjadi motor penggerak perubahan, maka DPR harus lebih tegas, lebih jujur, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Dengan kritik keras ini, BK-RI Jabar menegaskan posisinya sebagai organisasi kepemudaan yang akan terus mengawal kebijakan publik. Mereka berkomitmen memastikan DPR tidak melenceng dari amanah rakyat dan tetap menjalankan tugas sesuai konstitusi, demi terciptanya bangsa yang maju, adil, dan berdaulat.(*)
