Kang Zey
Garutexpo.com – Aktivis muda Garut, Ahmad Fajar Mutahari, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan anggota DPR RI dari Partai NasDem, Muslim, yang mengusulkan agar masa jabatan anggota dewan diperpanjang hingga 10 tahun. Bagi Ahmad Fajar, wacana tersebut merupakan bukti nyata bahwa sebagian elite politik semakin jauh dari persoalan rakyat dan semakin larut dalam kepentingan kelompoknya.
“Wacana memperpanjang masa jabatan dewan sampai 10 tahun adalah produk cara berpikir oligarkis. Tidak ada urgensi rakyat di sana. Yang ada hanyalah keinginan mempertahankan privilese dan modal politik yang mereka kumpulkan. Ini bukan suara rakyat, ini suara segelintir elite yang takut kehilangan kekuasaan,” tegas Ahmad Fajar, Sabtu (22/11/2025).
Menurutnya, gagasan tersebut merusak prinsip dasar demokrasi yang menuntut adanya evaluasi berkala melalui pemilu. “Indonesia bukan ruang feodal yang dikendalikan bangsawan politik. Mandat harus diuji, ditinjau, dan bisa dicabut oleh rakyat setiap lima tahun. Jika masa jabatan dipaksa diperpanjang menjadi 10 tahun, itu sama saja mematikan mekanisme kontrol rakyat. Ini ancaman serius bagi demokrasi dan memperpanjang umur oligarki,” ujarnya.
Ahmad Fajar juga menyoroti menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR. Ia menilai bahwa wacana tersebut hanya memperlebar jarak antara rakyat dan para wakilnya.
“Daripada memperbaiki kinerja, memperkuat fungsi legislasi, atau membereskan korupsi kebijakan, mereka malah merancang kenyamanan elit. Jabatan itu mandat rakyat kecil, bukan sarana memperkaya diri dan kelompok politiknya,” kritiknya.
Ia mendesak Muslim dan seluruh pihak yang mendukung wacana ini untuk segera mencabut usulan tersebut serta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.
“Ketika rakyat berjuang menghadapi lonjakan harga, upah stagnan, dan pengangguran meningkat, para elite justru sibuk mencari cara memperpanjang umur kekuasaan mereka. Ini bentuk ketidakpekaan dan pengkhianatan moral,” ucapnya.
Ahmad Fajar menegaskan bahwa masyarakat sipil dan gerakan pemuda tidak akan tinggal diam. Ia memastikan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini agar tidak berubah menjadi agenda politik yang mengikis demokrasi dan memperkuat dominasi oligarki nasional.
Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di media sosial TikTok melalui akun @lensartv, Muslim menyampaikan pernyataan kontroversial terkait pelaksanaan pemilu. Dalam video itu, ia mengatakan:
“Saya berharap apa salahnya pemilu ini dilaksanakan 10 tahun sekali, iya kan? Karena kalau 5 tahun ini, kita sekarang tahun 2025, tahun 2026 sudah dekat dan tahun 2027 sudah mulai pemilu lagi. Jadi agak mungkin dana kita belum bisa dikembalikan kalau sistem seperti ini. Mohon maaf, kita tidak sedikit menghabiskan uang, rata-rata minimal 20 miliar ke atas, tidak ada yang 10 miliar. Jangan nanti memberi lahan yang asal, dalam pikiran kita kena dampak bagaimana jika kita masing-masing meninggalkan hutang.”
Pernyataan itu menuai reaksi keras dari publik, terutama karena dianggap mengedepankan kepentingan pribadi dan finansial anggota dewan dibandingkan kepentingan rakyat.(*)
