Kang Zey
Garutexpo.com – Angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kabupaten Garut tahun 2025 sebesar Rp202,79 miliar terus memicu diskursus publik. Ketua Garut Index Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menilai fenomena ini sebagai alarm keras bagi tata kelola keuangan daerah yang dianggapnya mengalami disfungsi perencanaan.
Apresiasi Atas Analisis Teknokratis, Ade Sudrajat mengawali tanggapannya dengan memberikan apresiasi tinggi terhadap pandangan legislator Partai Golkar, Iman Alirahman. Ia menilai analisis Iman yang menyoroti kualitas pengendalian dan pengawasan merupakan kritik teknokratis yang sangat objektif.
“Kami di GIPS sangat sependapat dengan Bapak Iman Alirahman. Sebagai mantan Sekretaris Daerah, beliau memiliki ketajaman dalam melihat ‘sumbatan’ birokrasi. Pandangan beliau bahwa Silpa ini adalah sinyal buruknya kualitas penganggaran merupakan alarm bagi eksekutif. Ini adalah kritik profesional yang harus dijawab dengan perbaikan sistem, bukan sekadar pembelaan administratif,” ujar Ade dalam keterangannya, Jumat, 17 April 2026.
Kutipan Kritis: Silpa di Tengah Proyek Bermasalah
Namun, Ade juga memberikan catatan merah dengan mengaitkan Silpa tersebut pada realitas proyek fisik di lapangan yang ia nilai “asal ada proyek”. Dalam kutipannya, ia menyinggung beberapa kegagalan dinas teknis yang menurutnya sangat kontras dengan besarnya dana yang tidak terserap.
“Bagaimana mungkin ada Silpa hingga 202 miliar rupiah, sementara di sisi lain kita melihat banyak proyek yang justru menyengsarakan rakyat karena salah urus. Saya berikan contoh, proyek Jembatan Wareng di Pakenjeng yang menghubungkan Tegalgede dan Tanjungjaya. Proyek itu mangkrak, gagal konstruksi, dan berbahaya bagi warga. Bahkan, karena indikasi penyimpangan yang kuat, proyek tersebut sudah resmi kami laporkan ke Dirkrimsus Polda Jabar,” tegas Ade.
Lebih lanjut, Ade menyentil kinerja Dinas PUPR serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM melalui kegagalan fungsi infrastruktur lainnya.
“Lihat saja Sentra IKM Cabai di Mekarsari, Cikajang. Bangunannya ada, tapi tidak bisa digunakan karena masalah administrasi lahan yang tidak tuntas. Begitu juga proyek Sipoc di Cikajang yang terkesan dipaksakan hanya untuk mengejar serapan anggaran namun berakhir tanpa manfaat bagi masyarakat. Ini adalah bentuk social loss; uang rakyat mengendap menjadi Silpa, sementara proyek yang dikerjakan pun banyak yang tidak berguna,” tambahnya.
Saran dan Harapan Terhadap Administrasi Negara
Ade Sudrajat menutup tanggapannya dengan menekankan perlunya evaluasi total terhadap sistem perencanaan di setiap OPD. Ia berharap langkah kritis yang ditunjukkan oleh legislatif seperti Iman Alirahman dapat diikuti dengan audit kinerja yang transparan.
“Pemerintah daerah tidak boleh bangga dengan Silpa jika itu lahir dari ketakutan eksekusi atau perencanaan yang buruk. Rakyat Garut butuh jembatan yang kokoh dan pasar yang berfungsi, bukan sekadar laporan sisa kas yang membengkak di tengah pembangunan yang terbengkalai,” tandas Ade.(*)
