Kang Zey
Garutexpo.com – Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial, upacara, maupun pemasangan slogan-slogan kebangsaan. Momentum ini semestinya menjadi ruang refleksi mendalam bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan dalam kebijakan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi Kabupaten Garut, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat penting bahwa cita-cita keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima bukanlah sekadar konsep normatif, melainkan amanat konstitusional yang harus diwujudkan melalui program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Keadilan sosial harus hadir dalam bentuk akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu indikator keberhasilan implementasi nilai Pancasila adalah terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh anak. Di tengah berbagai program bantuan dan alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar, masih menjadi pekerjaan rumah bersama apabila terdapat anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal sekitar kurang lebih 19 ribu anak tidak sekolah (Ats). Pemerintah daerah harus memastikan bahwa tidak ada satu pun anak usia sekolah yang tertinggal dari bangku pendidikan akibat kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya.
Lebih dari sekadar memastikan anak bersekolah, tantangan yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, memiliki daya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Di sisi lain, kemiskinan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 01/07/3205/Th. VI yang dirilis pada 25 Juli 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2025 tercatat mencapai 252,56 ribu jiwa atau sebesar 9,39 persen dari total penduduk.
Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 259,32 ribu jiwa atau 9,68 persen. Meski demikian, lebih dari 250 ribu warga Garut masih berada di bawah garis kemiskinan. Pancasila mengajarkan pentingnya semangat gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang rentan. Oleh sebab itu, berbagai program pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keterampilan kerja, penguatan sektor usaha mikro, serta penciptaan peluang usaha yang berkelanjutan.
Persoalan rumah tidak layak huni juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hunian yang layak bukan hanya kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi indikator kualitas hidup masyarakat. Upaya percepatan perbaikan rumah tidak layak huni perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat dengan semangat gotong royong yang menjadi ruh Pancasila.
Selain aspek kesejahteraan, nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan pentingnya menjaga keberagaman, memperkuat toleransi, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis. Kabupaten Garut sebagai daerah yang dikenal religius dan memiliki kekayaan budaya perlu terus merawat semangat persatuan di tengah dinamika sosial yang berkembang. Perbedaan pandangan, latar belakang, maupun kepentingan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus menjadi kekuatan untuk memperkuat pembangunan daerah.
Generasi muda juga memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, penguatan moral, etika, dan karakter kebangsaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga harus bersinergi membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
Pada akhirnya, Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap warga memperoleh hak-hak dasarnya secara adil dan bermartabat.
Selama masih ada anak yang tidak bersekolah, keluarga yang hidup dalam kemiskinan, dan warga yang belum memiliki rumah layak huni, maka perjuangan mewujudkan cita-cita keadilan sosial belum selesai. Karena itu, semangat Hari Lahir Pancasila harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata, keberpihakan yang jelas, serta kebijakan yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Garut tanpa terkecuali.
Ditulis oleh: Asep Nurjaman, S.Pd, M.M ( Anggota Dewan Pendidikan / Persatuan Alumni GMNI / Pendiri FPPG.
