Kang Zey
Garutexpo.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat Tahun 2026 kembali menuai sorotan. Sejumlah orang tua calon siswa mengeluhkan berbagai persoalan yang terjadi selama proses pendaftaran, mulai dari gangguan server, perubahan nilai ranking yang dinilai tidak transparan, hingga keterbatasan pilihan sekolah dalam sistem aplikasi SPMB.
Salah seorang orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 2 Garut mengaku kecewa terhadap jalannya proses SPMB tahun ini. Menurutnya, berbagai kendala teknis sudah terjadi sejak hari-hari awal pendaftaran.
“Server SPMB sering error dan overload. Banyak orang tua maupun siswa kesulitan mengakses sistem, bahkan untuk login atau mengunggah dokumen persyaratan,” ujarnya kepada Garutexpo.com, Selasa (9/6/2026).
Ia menuturkan, persoalan tidak hanya terjadi pada gangguan sistem. Keterlambatan sejumlah sekolah dalam mempublikasikan data ke aplikasi SPMB juga dinilai menyulitkan calon peserta didik saat menentukan pilihan sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pilihan sekolah kedua dan ketiga yang muncul dalam sistem hanya sekolah-sekolah yang lebih dahulu terdaftar dan dipublikasikan, meskipun lokasinya cukup jauh dari domisili calon siswa.
Keluhan terbesar, lanjut dia, muncul terkait sistem penskoran yang digunakan dalam seleksi. Ia mengaku nilai ranking anaknya mengalami penurunan drastis tanpa adanya penjelasan yang jelas dari pihak penyelenggara.
“Awalnya nilai anak saya berada di kisaran 735 poin dan masuk dalam posisi yang cukup aman. Namun tiba-tiba turun menjadi sekitar 315 poin. Yang mengalami hal seperti ini bukan hanya anak saya. Ada yang dari 545 menjadi 314 poin, ada juga yang dari 549 menjadi 408 poin,” katanya.
Menurutnya, perubahan nilai yang terjadi secara tiba-tiba tersebut memunculkan tanda tanya besar di kalangan orang tua siswa mengenai mekanisme perhitungan skor yang diterapkan dalam SPMB tahun ini.
Selain persoalan teknis dan penskoran, ia juga menyoroti kebijakan penerimaan siswa yang dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya kuota khusus bagi calon siswa dari Kecamatan Kadungora karena wilayah tersebut belum memiliki SMA maupun SMK negeri.
Padahal, menurutnya, secara administratif SMAN 2 Garut berada di Kecamatan Leles sehingga masyarakat setempat berharap memperoleh prioritas yang lebih besar dalam penerimaan peserta didik baru.
“SMAN 2 Garut berada di Kecamatan Leles. Namun karena pertimbangan jarak yang lebih dekat ke Kadungora, justru banyak kuota terserap dari wilayah tersebut. Warga Leles merasa tidak memperoleh prioritas sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Keluhan lain juga muncul terkait pilihan sekolah dalam aplikasi SPMB. Pada hari-hari terakhir masa pendaftaran, sejumlah orang tua mengaku pilihan sekolah kedua dan ketiga hanya menampilkan beberapa sekolah swasta tertentu yang telah mempublikasikan datanya di sistem.
Mereka menilai kondisi tersebut membatasi kesempatan calon siswa untuk memilih sekolah negeri lain sebagai alternatif. Beberapa orang tua menyebut bahwa sekolah negeri yang sebelumnya muncul dalam daftar pilihan, termasuk SMAN 10 Garut, mendadak tidak lagi tersedia dalam opsi pilihan sekolah.
“Anehnya, pilihan kedua dan ketiga terkunci ke beberapa sekolah swasta di wilayah Kadungora. Padahal sebelumnya masih ada pilihan sekolah negeri lainnya,” kata salah seorang orang tua siswa.
Di sisi lain, beredar sejumlah informasi dan pemberitahuan dari panitia maupun operator sekolah yang menunjukkan bahwa sistem SPMB memang beberapa kali mengalami gangguan. Orang tua siswa menerima berbagai pengumuman yang berisi permohonan untuk bersabar karena server mengalami error, overload, penyesuaian sistem hingga proses pemeliharaan (maintenance).
Dalam salah satu pengumuman resmi, Panitia SPMB SMAN 2 Garut menyampaikan bahwa layanan pendaftaran sempat tidak dapat diakses sementara waktu karena adanya proses peningkatan dan pembaruan layanan pada sistem.
Kondisi tersebut membuat sejumlah orang tua mempertanyakan kesiapan infrastruktur teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Bahkan berdasarkan informasi yang mereka terima, sejumlah operator sekolah disebut harus menggunakan beberapa aplikasi browser berbeda agar dapat mengakses sistem dengan lebih lancar.
“Kami hanya berharap ada penjelasan yang transparan dari pihak terkait, baik Panitia SPMB SMAN 2 Garut maupun Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat, terutama mengenai perubahan skor yang terjadi secara tiba-tiba. Jangan sampai sistem yang seharusnya memberikan keadilan justru menimbulkan kecurigaan dan merugikan peserta didik,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pengelolaan sistem SPMB yang digunakan tahun ini.
“Muncul pertanyaan di kalangan orang tua murid, apakah sistem SPMB 2026 ini sepenuhnya dikendalikan secara otomatis oleh sistem atau masih melibatkan intervensi operator manusia dalam proses tertentu? Hal ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait keluhan perubahan skor, gangguan sistem, serta mekanisme penskoran yang dipersoalkan oleh sejumlah orang tua calon siswa.
Konfirmasi dan hak jawab dari pihak KCD Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat, Panitia SPMB SMAN 2 Garut, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya setelah diperoleh keterangan resmi.***
