Kang Zey
GARUTEXPO – Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Republik Indonesia, Panel Barus, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jumat (14/3/2025).
Dalam lawatan ini, Panel Barus didampingi oleh Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan, Leonardi Pratama; Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha, Cecep Setiawan; serta Tenaga Ahli Menteri, Benediktus Prasetyo dan Roysepta Abimanyu. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Erni Herdiani, turut hadir mendampingi rombongan.
Pejabat Kemenkop UKM ini mengunjungi beberapa titik strategis di Cisurupan, seperti Kedai Kopi Aceng di Desa Kramatwangi, Wisata Alam Nangklak Jaya di Desa Sirnajaya, serta Peternakan Sapi Perah di Desa Balewangi.
Hutan Sosial: Aset Desa yang Siap Digasak Ekonomi
Dalam pertemuan tersebut, Panel Barus menekankan bahwa kunjungannya ke Garut merupakan tindak lanjut dari undangan para penggiat koperasi setempat. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah optimalisasi pengelolaan hutan sosial berbasis koperasi.
“Karena pengelolaan hutan sosial berbasis koperasi ini kita yakini bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat yang mengelola hutan sosial itu,” ujar Panel Barus.
Menurutnya, pemanfaatan hutan sosial yang dikelola masyarakat desa melalui koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah. Model ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Koperasi Desa Merah Putih: Mesin Ekonomi Baru di 70 Ribu Desa
Selain membahas hutan sosial, Panel Barus juga mensosialisasikan rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang akan diterapkan di 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Program ini merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Presiden menargetkan koperasi ini menjadi penggerak ekonomi desa tanpa mengganggu koperasi yang sudah ada sebelumnya.
“Koperasi Desa Merah Putih bersifat closeloop, di mana anggotanya hanya berasal dari masyarakat desa setempat. Sementara itu, koperasi berbasis komoditas, seperti koperasi kopi, dapat bersifat lintas desa dan tetap berjalan seperti biasa,” jelas Panel Barus.
Koperasi ini akan dirancang agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa dengan menyediakan berbagai usaha, termasuk toko sembako dan layanan simpan pinjam. Kopdes Merah Putih akan menyesuaikan dengan potensi unik setiap desa.
“Kopdes Merah Putih ini jelas juga akan melihat potensi-potensi desa. Desa ada 75 ribu, tidak mungkin potensinya sama semua. Desa Kramatwangi ini saya lihat potensinya ada di beberapa hal, ada potensi pariwisatanya, alpukatnya, kopinya, bahkan susunya. Itu yang harus kita dorong,” ungkapnya.
Target Juli 2025, Infrastruktur Koperasi Dimulai
Panel Barus menegaskan bahwa tahap pertama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih secara kelembagaan ditargetkan rampung pada Juli 2025. Setelah itu, pemerintah akan fokus pada penyediaan pembiayaan dan infrastruktur koperasi.
“Setelah kelembagaannya selesai, tahap berikutnya adalah pengurusan pembiayaan dan pembangunan fisik. Presiden menginginkan setiap koperasi ini memiliki bangunan multifungsi yang mencakup berbagai outlet usaha,” tutupnya.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui koperasi yang lebih modern dan terintegrasi.(*)
