Kang Zey
GARUTEXPO– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Kelompok Rentan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Garut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Garut. Acara yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jum’at (8/3/2024), menekankan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut, Iriyani, mengapresiasi PDA Garut atas penyelenggaraan Musrenbang ini. Iriyani menekankan pentingnya keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah dengan prinsip APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat).
“Semua masyarakat harus dilibatkan, sehingga pembangunan ini hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat dengan prinsip APKM,” ucap Iriyani.
Pemerintah Kabupaten Garut mendorong seluruh SKPD lintas sektor untuk mendukung pembangunan daerah yang responsif gender sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Upaya ini tidak hanya di tingkat kabupaten, melainkan juga di tingkat desa dengan pengarusutamaan gender yang direncanakan, dianggarkan, dan disepakati oleh pemerintah desa.
Pemberdayaan perempuan menjadi fokus dengan integrasi dalam ADD atau dana desa untuk pembangunan yang lebih inklusif. Dokumen Musrenbang juga memiliki nilai penting sebagai bahan penilaian untuk Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan dua tahun sekali.
Ketua PDA Garut, Eti Nurul Hayati, sebagai inisiator acara ini menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan untuk melibatkan penuh perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Eti menekankan prinsip partisipatif dari multipihak, khususnya dalam pembahasan mengenai masyarakat termasuk kelompok rentan dan perempuan.
Pelaksanaan Musrenbang dianggap penting oleh Eti untuk memperkaya pembangunan serta pemenuhan hak-hak para disabilitas, perempuan, anak, dan lansia di Kabupaten Garut yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Agus Dinar, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender.
“Pelaksanaan musrenbang ini menjadi sangat penting di Kabupaten Garut untuk peningkatan pengarusutamaan gender, perspektif lansia, disabilitas, anak, dan perempuan,” ucapnya.
Agus Dinar menambahkan bahwa pelaksanaan musrenbang ini sesuai dengan jadwal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum ini menjadi penting untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan responsif terhadap gender, disabilitas, serta kelompok rentan, dengan tujuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Garut.
“Kesananya bahwa pengarusutamaan gender ini menjadi sangat penting, diskusi-diskusi ini tidak terbatas pada diskusi tahunan, tetapi juga terjadi di kelompok-kelompok atau instansi-instansi organisasi kemasyarakatan lainnya,” tandas Agus Dinar.
Musrenbang dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk Forum Anak Daerah (FAD) Garut, Generasi Berencana (Genre), Yayasan Sekretariat Masyarakat Anak (SEMAK), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Fatayat, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ##(*)
